Yusril Khawatir Jokowi Dicap Anti-Islam karena Larang Pejabat Bukber
Presiden Jokowi saat berbincang santai dengan tim IDN Times di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (25/11/2022). (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, tidak setuju dengan kebijakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang melarang kegiatan buka puasa bersama (bukber) pada Ramadan 1444 Hijriah. Ia khawatir, kebijakan itu jadi bumerang dan membuat pemerintahan Jokowi dicap anti-Islam.
"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh pemerintahan Presiden Jokowi anti-Islam," ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (23/3/2023).
Baca Juga: Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama Selama Ramadan 1444 H
1. Yusril sarankan larangan buka puasa bersama dibatalkan
Yusril Ihza Mahendra (IDN Times/Margith Juita Damanik)Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menilai, surat edaran yang dibuat Sekretariat Kabinet tersebut tidak tegas. Padahal surat itu hanya ditujukan bagi internal pemerintahan.
"Akibatnya, surat itu potensial 'diplesetkan' dan diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat," ujar Yusril.
Oleh karena itu, Yusril meminta agar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, merevisi surat edaran tersebut. Ia berharap agar larangan itu dibatalkan dengan mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya.
"Dan memberikan keleluasaan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan buka bersama," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Tinjau Food Estate di Papua, Minta Mentan Tentukan Pembelinya
2. Arahan Jokowi dikhawatirkan jadi alat menyerang pemerintah
Yusril Ihza Mahendra (IDN Times/Margith Juita Damanik)Editor’s picks
Yusril menilai, orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah berpotensi menjadikan larangan ini sebagai serangan dengan membandingkannya dengan aspek lain.
Ia memberi contoh konser musik dan olahraga yang dihadiri ribuan orang tetap diizinkan, tetapi buka bersama justru malah dilarang.
Yusril juga khawatir Pramono Anung menjadi bahan kritik. Apalagi saat ini menjelang tahun politik.
"Saya mengkhawatirkan Surat Seskab Pramono Anung itu akan menjadi bahan kritik dan sorotan aneka kepentingan dalam kegiatan-kegiatan ceramah Ramadan di berbagai tempat tahun ini," ujarnya.
Baca Juga: Pemprov DKI Imbau Warung Makan, Restoran, Gunakan Tirai Selama Ramadan
3. Jokowi larang pejabat buka puasa bersama
Presiden Jokowi saat berbincang santai sambil menyantap bakso dengan tim IDN Times di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (25/11/2022). (IDN Times/Aditya Mustaqim)Diketahui, Jokowi melalui Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengeluarkan surat berisi larangan kepada pejabat untuk menggelar buka puasa bersama alias bukber selama Ramadan 1444 Hijriah/2023 M.
Surat larangan tersebut bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023. Surat itu dikeluarkan pada Selasa, 21 Maret 2023.
Ada tiga poin utama dalam surat tersebut. Berikut isinya:
1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemik menuju endemik sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan.
3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati dan wali kota.
Baca Juga: Ucapkan Hari Raya Nyepi, Jokowi: Dalam Hening dan Sepi, Kita Berserah
Berita Terkini Lainnya
