Comscore Tracker

MPR Tolak Rencana Pengadaan Mobil Dinas Baru Menteri Jokowi

Lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat

Jakarta, IDN Times - Anggaran sebesar Rp147 miliar bakal dikucurkan pemerintah untuk pendanaan mobil dinas baru bagi para menteri Presiden Jokowi. Rencana ini menuai pro dan kontra. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid secara tegas menyatakan tidak setuju dengan rencana pengadaan mobil dinas baru. 

Hidayat menilai, pengadaan mobil dinas baru menteri belum terlalu penting untuk saat ini. Dia menilai mobil dinas yang saat ini digunakan para pembantu Jokowi masih cukup layak. 

"Secara prinsip memang harus dikritisi ya oleh kawan-kawan di komisi 11 karena kan pada hakikatnya mobil-mobil yang ada saya yakin juga masih memadai untuk dipergunakan sebagai mobil dinas untuk menteri maupun pejabat negara yang lain," ujarnya saat ditemui di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (22/8).

Baca Juga: Pesan KPK bagi ASN: Mobil Dinas untuk Urusan Tugas Bukan Dipakai Mudik

1. HNW menilai anggaran lebih baik digunakan untuk program SDM unggul

MPR Tolak Rencana Pengadaan Mobil Dinas Baru Menteri JokowiDok. IDN Times/IStimewa

Dikatakan Hidayat, anggaran pengadaan mobil lebih baik digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi, Presiden Jokowi menegaskan di periode keduanya,  pemerintah akan meningkatkan kualitas SDM dalam negeri.

"SDM yang unggul itu memerlukan advokasi di antaranya adalah anggaran," tuturnya.

Untuk itu, menurutnya, pemerintah seharusnya fokus mengoptimalkan anggaran untuk membangun SDM yang unggul. 

"Saya lebih setuju bila pemerintah betul-betul jujur ya dengan program untuk memajukan SDM yang unggul. Dan karenanya seluruh anggaran yang ada mestinya dipergunakan untuk ke sana," kata dia. 

2. Lebih baik anggaran dioptimalkan untuk beasiswa

MPR Tolak Rencana Pengadaan Mobil Dinas Baru Menteri JokowiANTARA Fofo/HO/Zulkifli

Politisi PKS ini menilai anggaran sebesar Rp147 miliar lebih baik dioptimalkan untuk beasiswa pendidikan maupun memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak maupun tidak layak. Sebab, saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang tidak layak dan terabaikan pemerintah.

"Itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang mobil dinas yang sesungguhnya pun masih memadai untuk digunakan," imbuhnya.

3. Rencana pengadaan mobil dinas baru menteri sudah ditender

MPR Tolak Rencana Pengadaan Mobil Dinas Baru Menteri JokowiAntara FOTO/Rosa Panggabean

Pemerintah menyiapkan dana pagu sebesar Rp152,54 miliar dari APBN. Ada 41 satu peserta yang ikut dalam proses lelang ini dan lelang tender dimenangi oleh PT Astra International Tbk-Tso dengan harga Rp147,23 miliar. 

Merujuk laman LPSE, saat ini semua tahapan lelang tender sudah terlewati oleh PT Astra, dari Pembuktian Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak. 

Baca Juga: Jokowi: RAPBN 2020 Prioritaskan untuk Pembangunan SDM

Topic:

  • Anata Siregar

Just For You