3 Alasan Pemprov DKI Beli Tempat Sampah Buatan Jerman
weber.com
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Setelah ramai pohon imitasi di trotoar, kini Ibu Kota kembali diramaikan dengan pengadaan tempat sampah buatan Jerman. Pemprov DKI Jakarta pun buka suara terkait masalah tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji punya tiga alasan kenapa Pemprov DKI membeli tempat sampah beroda (dust bin) buatan Jerman, ketimbang membeli produk dalam negeri.
Permasalahan tempat sampah ini ramai di media sosial, karena harganya dinilai sangat mahal yang mencapai Rp 9,6 miliar untuk 2.640 unit.
1. Tidak ada di e-Katalog
weber.comIsnawa mengaku sering mendapat pertanyaan seperti itu ketika kabar pembelian dust bin ini ramai diperbincangkan warganet. Dia menyebut produk-produk yang dimaksud tidak tertera dalam e-katalog yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Jawabannya gini, mereka (produk-produk dalam negeri) masuk e-katalog atau gak? Udah gitu aja kuncinya. Yang (jenis dust bin) masuk ini, cuma dua vendor Jerman dan China. Jadi bukannya saya gak mau pilih (produk) Indonesia, Indonesia gak ada yang masuk (e-Katalog) perusahaannya,” kata Isnawa saat dihubungi IDN Times, Selasa (5/6).
Perlu kamu ketahui e-Katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, efisien, cepat, dan mudah. Selain itu, e-katalog juga menjamin akuntabilitas perusahaan serta membantu upaya pemerintah mengefisiensikan pengeluaran rutin pemerintah.
2. Pengadaan barang melalui e-Katalog adalah aturan
weber.comIsnawa juga mengaku sempat mendapat pertanyaan dan adanya perbandingan harga untuk produk buatan dalam negeri yang lebih murah, daripada merek Weber buatan Jerman.
“Saya setuju, cuma Krisbow gak masuk e-katalog, kalau saya beli barang di luar e-Katalog, saya dipenjara. Karena udah aturannya kan,” kata Isnawa.
“Saya ditanya kenapa gak beli produk Indonesia? Kalau masuk e-katalog LKPP, harga bersaing, kualitas oke, saya pasti beli bukan dari luar negeri. Jangan sampai salah beli produk, jangan sampai itu bukan spesifikasi truk sampah saya,” kata dia.
3. Kewenangan LKPP
weber.comMenjawab pertanyaan terakhir ini, Isnawa mengatakan, pengadaan tempat sampah beroda ini merupakan kewenangan dari tim LKPP.
“LKPP ada timnya, ada tim verifikasi e-Katalog. Misal kamu mau ajauin barang biar masuk e-Katalog, itu tim akan turun cek harga, spesifikasi, kualitas, jangkauan layanan, dan lain-lain. Jadi kalau ada perusahaan yang belum masuk, mungkin belum lolos saringan nya LKPP,” kata Isnawa.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
