Bahaya Klaster COVID-19 Baru, DPRD DKI Sarankan Reuni 212 Tak Digelar
Reuni 212 (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono menyarankan agar rencana reuni aksi 212 yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Rabu 2 Desember 2020 tidak dilakukan di masa pandemik.
Dia khawatir, pengawasan yang ada pada demo tersebut tak akan maksimal dan membuat kerumunan massa tak mengindahkan protokol kesehatan. Hal dinilai bisa mencemarkan nama baik 212 sendiri.
"Aksi mereka kan selama ini dikenal tertib, damai. Jangan sampai di kegiatan berikutnya acara nanti berpotensi dikacaukan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/11/2020).
1. Banyak massa buat penerapan protokol kesehatan makin sulit
ANTARA FOTO/Galih PradiptaMujiyono mengatakan, banyaknya massa bakal memunculkan kesulitan untuk menetapkan protokol kesehatan. Dia mencontohkan, bakal banyak peserta yang hadir dan berkerumun, tidak mengenakan masker, tak mencuci tangan dan menjaga jarak. Hal itu bisa memperparah situasi pandemik.
“Siapa tahu ada sejumlah orang yang OTG (orang tanpa gejala). Dia berinteraksi dengan banyak orang dan menularkan orang lain,'' ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
Baca Juga: Begini Saran Politikus Demokrat Jika Reuni 212 Akan Digelar di Monas
2. Lebih baik uangnya dipakai untuk bantu perekonomian
Ilustrasi UMKM. ANTARA FOTO/Andreas Fitri AtmokoEditor’s picks
Menggelar acara di Monas diprediksi akan menghabiskan biaya yang besar. Mujiyono pun menyarankan, dari pada menggelar acara di Monas, sebaiknya kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Pengawal Fatwa GNPF (GNPF) Ulama menghelat giat pengentasan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
"Akan sangat baik kalau dana itu untuk membantu pedagang kecil, UMKM, kan lebih simpatik lagi. tapi saya tidak melarang orang berdemokrasi, berserikat dan berkumpul," katanya.
3. Pemprov diminta hati-hati sebelum keluarkan kebijakan
IDN Times/Gregorius Aryodamar PHal yang sama juga diungkapkan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta berhati-hati dan melakukan kajian matang sebelum mengeluarkan izin ke penyelenggara acara reuni 212.
"Pemprov harus melakukan kajian yang matang untuk merekomendasikan izin pemanfaatan Monas," kata dia.
Rencana reuni 212 di tengah pandemik COVID-19 disesalkan banyak tokoh nasional. Guru besar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie mengecam keras rencana aksi tersebut lewat cuitan di akun Twitter pribadinya untuk merespons video yang beredar dari Jubir PA 212, Haikal Hassan.
Pria yang kerap disapa Babe Haikal itu sebelumnya membuat pernnyataan jika pihaknya bakal menggelar Reuni 212 besar-besaran.
''Ini cari-cari masalah. Pilkada sudah diatur UU setelah sebelumnya ditunda. Reuni tidak ada dasarnya, malah terus menerus besarkan konflik pilgub yang sudah tuntas,'' katanya, Kamis 12 November 2020.
“Mohonlah kearifan, warga yang tidak setuju, apalagi yang non-Muslim mungkin lebih banyak merasa tidak nyaman. Tolong bertoleransi, '' katanya.
Baca Juga: Ketua Panitia Reuni 212: MUI Pusat Ingin Aksi 212 Ditiadakan
Berita Terkini Lainnya
