Begini Kritik Gubernur Lemhanas Terhadap Aktivis Robet, TNI dan Polri

Cara penyampaian Robertus Robet dinilai salah

Jakarta, IDN Times – Penangkapan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Robertus Robet oleh aparat kepolisian karena dianggap menghina TNI mendapat respon dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Menurut Agus apa yang terjadi terhadap Robet ialah karena kesalahan cara penyampaian.

“Kalau kita punya perbedaan pendapat, dan dalam menyampaikan pendapat kita, sampaikan secara substansif apa yang sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Dengan cara-cara yang sopan, etis dan sampai ke tujuannya. Tapi yang kemarin ini semua menjadi campur aduk,” kata Agus dalam wawancara khusus bersama IDN Times di gedung Lemhanas, Jumat (8/3).

Agus pun mengkritik kasus ini, tidak hanya kepada Robet sebagai aktivis, namun juga kepada TNI dan Polri. Seperti apa kritiknya?

1. Perlunya menjaga ruang independensi di kalangan intelektual

Begini Kritik Gubernur Lemhanas Terhadap Aktivis Robet, TNI dan PolriIDN Times / Uni Lubis

Agus menuturkan perlunya menjaga ruang independensi bagi intelektual dan pendidik seperti Robet. Robertus Robet yang merupakan dosen sekaligus aktivis diharapkan menjaga keberimbangannya terkait dunia politik.

“Para kaum intelektual, dari kalangan pendidikan, para pendidik, civil society, menurut saya perlu berada pada ruang independen, tetap memiliki independent mind justru untuk memainkan peran check and balances terhadap politik yang kita lihat penuh kekurangan dan ketidakpuasan bagi diri kita atas dasar ekspetasi diri kita terhadap politik," papar Agus.

"Politic is not everything, ini perlu dijaga,” imbuhnya.

Baca Juga: Kronologi Penangkapan Aktivis HAM Robertus Robet

2. Robet dinilainya tidak salah. Hanya saja caranya menyampaikan kritik, salah

Begini Kritik Gubernur Lemhanas Terhadap Aktivis Robet, TNI dan PolriAktivis HAM Robertus Robet (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Apa yang disampaikan Robet dinilai Agus tidak salah, hanya ia mengkritik bagaimana Robet menyampaikannya. “Menurut saya, yang berdosa bukanlah perbedaan pendapat tapi cara penyampaiannya,” ujarnya.

Agus berpesan bangsa Indonesia adalah bangsa dengan budaya berperadaban tinggi yang menjunjung tata tertib dan budi pekerti. Karena, jika menggunakan cara yang salah, apa yang disampaikan tidak akan relevan lagi.

“Mari kita kembalikan ke situ. Karena kalau sudah menggunakan tata cara yang salah, substansi yang ingin kita sampaikan itu sudah tidak relevan lagi, semua sudah tertutup bahwa tata cara ini yang akan memberikan penilaian,” katanya.

3. Agus nilai TNI harus berubah

Begini Kritik Gubernur Lemhanas Terhadap Aktivis Robet, TNI dan PolriIDN Times/Bela Ikhsan

Tidak hanya mengkritik Robet, Agus juga mengkritik TNI. Menurutnya TNI harus berubah.

“Kalau dikatakan kepada TNI, yang penting ada di dalam TNI sendiri percaya bahwa TNI harus berubah. Nah kalau kepercayaan ini tidak berada dalam TNI ataupun mereka yang berasal dari TNI susah,”ujarnya.

4. TNI dan Polri tidak boleh melawan "orang-orang sakti"

Begini Kritik Gubernur Lemhanas Terhadap Aktivis Robet, TNI dan Polri(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Dalam pelaksanaan tugasnya, baik TNI dan Polri harus menghormati dan menjalankan tugas dari "orang-orang sakti" atau pejabat negara yang dipilih langsung oleh masyarakat. Hal ini guna menjaga jalannya demokrasi di Indonesia.

“TNI dan Kapolri menjalankan apa yang dikehendaki dan diinstruksikan oleh orang-orang sakti ini. Jadi kalau ada orang berhadapan antara pejabat yang dipilih rakyat dengan pejabat yang diangkat, yang dipilih rakyat itu akan lebih berkuasa daripada pejabat yang diangkat,” kata Agus.

“Artinya panglima TNI dan Kapolri tidak pernah dipilih rakyat sehingga mereka tidak punya otoritas politik, mereka tidak punya pinjaman kedaulatan rakyat untuk menentukan untuk dirinya sendiri,” imbuhnya.

Baca Juga: Ini Alasan Robertus Robet Ditetapkan Sebagai Tersangka Penghina TNI

5. TNI dan Polri tidak boleh memutuskan berdasarkan kepentingan sendiri

Begini Kritik Gubernur Lemhanas Terhadap Aktivis Robet, TNI dan PolriKadivhumas Mabes Polri Mohammad Iqbal (Tengah) (IDN Times/Axel Jo Harianja)

“Jadi jangan sampai juga TNI untuk memutuskan untuk dirinya sendiri, 'saya mulai merosot, sekarang saya begini.' Enggak. TNI adalah alat yang berada di tangan pemerintah, pemerintah yang menentukan TNI boleh apa, TNI tidak boleh apa,” tegasnya.

Baca Juga: Kasus Robertus Robet, Polisi Akan Panggil Saksi Peserta Aksi Kamisan

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya