Ini 3 Pekerjaan Rumah Jokowi-Ma'ruf Amin di Bidang Ekonomi

Jakarta, IDN Times - Joko "Jokowi" Widodo akan kembali dilantik menjadi presiden untuk yang kedua kalinya pada Minggu (20/10). Kali ini Jokowi akan didampingi oleh Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden.

Banyak yang memuji kinerja Jokowi bersama Jusuf Kalla pada periode pertama pemerintahannya. Namun ada juga yang menyoroti kinerja Jokowi, khususnya di bidang ekonomi.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat setidaknya ada 3 pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan Jokowi dan Ma'ruf Amin segera setelah mereka dilantik.

Pertama adalah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak jatuh di bawah 5 persen. Menurut peneliti INDEF, Bhima Yudhistira, tahun 2020 disinyalir resesi ekonomi semakin kuat.

"Jadi saya tidak menaruh harapan ekonomi akan tumbuh sampai 5,3 persen. Usaha yang harus dilakukan adalah menjaga jangan drop di bawah 5 persen. Caranya dengan jaga daya beli masyarakat dengan perhitungkan kembali dampak pencabutan subsidi energi BBM, listrik dan kenaikan tarif seperti iuran BPJS Kesehatan," kata Bhima kepada wartawan, Minggu (20/10).

Lalu dari sisi ekspor kuncinya adalah perluasan pasar ke negara non tradisional, peningkatan daya saing produk dan peningkatan kontribusi UMKM dalam ekspor.

PR kedua Jokowi-Ma'ruf adalah meningkatkan serapan tenaga kerja, khususnya ke sektor formal. Pasalnya angka pengangguran terus menurun ke 5.01 persen per Februari 2019. Tapi menurut Bank Dunia, pengangguran usia muda di Indonesia mencapai 15,8 persen.

"Jadi janji kartu prakerja Pak Jokowi harus dilakukan secara serius dan bisa menghasilkan SDM yang siap kerja. Kerja sama dengan industri juga mutlak diperlukan terutama dalam menyiapkan SDM Aera industri 4.0. Jangan sampai skill missmatch masih terus terjadi," ujar Bhima.

Terakhir adalah PR dalam bidang kesejahteraan. Jokowi dan Ma'ruf menurut Bhima harus bisa mengoptimalisasi bansos, dan dana desa untuk mengangkat tingkat pendapatan penduduk miskin pedesaan. Pengawasan dana bansos dan dana desa juga harus diperketat.

"Jangan makin ditambah anggarannya, yang kena OTT KPK makin banyak," saran Bhima.

Solusi agar masalah tersebut bisa diselesaikan secara jangka pendek, lanjut Bhima, adalah dengan memulai dari pemilihan tim ekonomi yang berkualitas, ahli eksekusi, profesional dan punya integritas tinggi.

"Selanjutnya tinggal masalah koordinasi lintas sektoral dan pengawasan," katanya.

Baca Juga: Menjelang Pelantikan Jokowi, Pelabuhan Tanjung Priok Dijaga Ketat