Komnas HAM Kawal 3 Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Papua
Ilustrasi Pulau Papua (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pihaknya sedang mengawal kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di tiga daerah di tanah Papua.
"Memang benar ada tiga kasus yang saat ini sedang dikawal hingga ke proses hukum, karena adanya dugaan pelanggaran HAM. Tiga kasus itu, dua di antaranya di Papua, yakni kasus Paniai dan Wamena, sedangkan satu kasus lainnya terjadi di Wasior, Papua Barat," kata Ahmad Taufan Damanik kepada ANTARA di Jayapura, Senin (21/3/2022).
Baca Juga: Lewis Kogoya Disebut Pimpin Pembakaran Kamp Warga di Paniai Papua
1. Komnas HAM temui sejumlah pejabat, termasuk Panglima TNI dan Kapolri
IDN Times/Margith Juita DamanikAhmad mengatakan, Komnas HAM juga telah menemui sejumlah pejabat, termasuk Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, agar kasus tersebut dapat didorong hingga ke pengadilan.
Dia menambahkan, kedua petinggi di lingkungan TNI dan Polri itu sudah menyatakan dukungannya. Komnas HAM juga meminta dukungan Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih.
"Senin, Kami sudah melakukan kunjungan ke Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua," ujarnya.
Dia menyebutkan, ada dua pilihan dalam penyelesaian penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut, yaitu peradilan atau melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
2. Komnas HAM ajak tokoh OPM berdialog dengan pemerintah
Kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat. (IDN Times/Lia Hutasoit)Diberitakan sebelumnya, Ahmad juga mengaku akan mengajak tokoh-tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan dialog damai. Upaya ini merupakan respons Komnas HAM atas situasi yang terjadi di Papua.
Komnas HAM akan menginisiasi dan memulai dialog damai antara pemerintah dan pihak Papua. Adapun pihak Papua yang terlibat adalah OPM, tokoh gereja, tokoh masyarakat, hingga tokoh adat.
“OPM akan menjadi kelompok prioritas untuk diajak dialog dengan pemerintah” kata Ahmad.
3. Pemerintah tak bisa menolak dialog dengan tokoh kemerdekaan Papua
Masyarakat Paniai menggelar unjuk rasa tolak pemekaran Papua pada Senin (14/3/2022). (dok. Jubir TPNPB-OPM/Sebby Sambom)Ahmad menegaskan, pemerintah tidak bisa menolak untuk mulai berkomunikasi dengan tokoh kemerdekaan Papua yang masih didengar oleh banyak pihak, salah satunya Benny Wenda.
“Yang pro-kemerdekaan harus diajak dialog, tidak bisa kalau tidak. Pergolakan ini kan karena ada pro-kemerdekaan,” ucap dia.
Baca Juga: Andika Geram Dibohongi Anak Buah soal Gugurnya 3 Prajurit TNI di Papua
Berita Terkini Lainnya
