YPII dan Kementerian PPPA Berkomitmen Cegah Eksploitasi Seksual Anak

2. Program Down to Zero di Lombok dan Jakarta

IDN TImes/Ilyas Listianto Mujib

Sebetulnya, pihak YPII juga sudah menjalankan programnya sendiri yang dikenal dengan Down to Zero yang telah diimplementasikan di Lombok dan Jakarta. Hal itu sudah berjalan cukup baik dalam beberapa waktu.

"Di Jakarta ada 214 anak dampingan yang terdiri dari anak-anak yang rentan dan juga para penyintas. Dan, di Lombok ada 1.345 orang yang sudah didampingi. Syukurnya anak-anak itu sudah terlibat aktif dalam pelbagai program binaan, salah satunya pelatihan," ungkapnya lagi.

Hanya, untuk memperkuat upaya pencegahan, YPII ingin terus memperkuat caranya melalui kerjasama dengan bantuan lembaga negara.

3. Negara hadir untuk memenuhi hak anak-anak

www.google.com

Di sisi lain, Asisten Deputi Kementerian PPPA, Valentina Ginting, yang juga hadir dalam penandatanganan Mou tersebut, menuturkan bahwa program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk hadir ke hadapan masyarakat. Sebab, negara wajib hadir untuk memenuhi hak anak-anak, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan informasi yang layak.

"Oleh sebab itu, kami memiliki tugas dan fungsi melakukan kebijakan untuk menurunkan angka kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Tercatat, ada 83.4 juta jiwa anak yang musti negara lindungi atau 32.4 persen penduduk Indonesia," ujar Valentina.

4. Kementerian PPPA dan YPII sudah pernah membentuk komite perlindungan anak berbasis masyarakat

IDN Times/Ilyas Listianto Mujib

Menilik ke belakang, kerjasama ini juga bukan pertama kalinya dilakukan kedua belah pihak dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, serta mendorong upaya masyarakat dalam melakukan pencegahan dan merespons eksploitasi seksual komersial anak. Mereka berhasil membentuk Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Program keduanya pun telah dijalankan sejak dua tahun lalu dan berjalan dengan cukup efektif walau masih banyak kekurangannya.

"Sebetulnya sekarang hampir tak ada kesulitan, kalau kami lihat perkembangan, program PATBM tak terlalu menimbulkan resistensi di masyarakat karena ini bicara soal anak. Kami juga sedang melihat bagaimana nanti penguatan kelembagaan, kebijakannya, dan bagaimana masyarakat terlibat. Kami sudah memantau di 16 provinsi dan langsung ke kabupaten/kota, serta desa. Lalu kita bisa tahu apakah masih ada masalahnya," beber Valentina.

5. YPII juga gelar diskusi catatan akhir tahun tentang ESKA

pixabay.com

Sebelum dilakukan penandatangan MoU kedua belah pihak, digelar juga diskusi tentang catatan akhir tahun yang bertajuk upaya masyarakat dalam pencegahahan dan merespons ESKA. Hadir pula tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat langsung, di antaranya perwakilan dari LPAD Kuta Lombok Tengah dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Cipinang. 

Diskusi tersebut diharapkan dapat terjadi deseminasi pembelajaran pencegahan kekerasan terhadap anak dan ESKA di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui fungsi Komite Perlindungan Anak macam, PATBM, LPAD, dsb.

Baca Juga: Antisipasi Kekerasan Anak, Surabaya Pasang CCTV di 50 Sekolah