Dari 74 Indeks Kerawanan Pilkada, Lamongan Memenuhi 35 Poin
Ketua Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar. IDN Times/Imron
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lamongan, IDN Times - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan, Miftahul Badar tak menampik jika Lamongan masuk 10 besar sebagai daerah di Indonesia dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Badar menyebut, data IKP yang dirilis Bawaslu pusat mengacu pada perhelatan Pilkda tahun 2015 silam. Saat itu, Bawaslu menemukan adanya penyelenggara pemilu tidak netral hingga harus menjalani sidang etik di DKPP. Selain itu juga ada penyelewengan dana Pilkada, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral saat pemilihan kepala daerah digelar.
1. Ada 35 indikator IKP di Lamongan
Gedung Bawaslu Lamongan. IDN Times/ImronSebenarnya, lanjut Badar, ada 74 indikator data IKP yang sudah disusun Bawaslu sejak 2014 lalu hingga tahun 2020 ini. Dari 74 IKP itu terdapat 35 indikasi pelanggaran.
"Misalnya netralitas PNS, penyalahgunaan anggaran. Indikator berikutnya terkait dengan rekrutmen penyelenggara pemilu dari beberapa rekrutmen ada permasalahan," kata Badar, Rabu (23/9/2020).
2. Petugas pemilu mendapatkan intimidasi
Kantor Bawaslu Lamongan. IDN Times/ImronTak hanya itu, dalam catatan Bawaslu, juga menyebut jika ada sejumlah petugas penyelenggara pemilu yang juga mendapatkan intimidasi dari oknum tertentu saat pemilihan berlangsung, baik Pileg maupun Pilkada. "Kan ada juga pada saat Pilkada sebelumnya terjadi kekerasan ini juga masuk indeks kerawanan pemilu di Lamongan," jelasnya.
Editor’s picks
3. Bentuk satgas netralitas PNS
Bacabup Kartika Hidayati saat mengunjungi situs budaya di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Lamongan. IDN Times/Dok istimewaAgar kerawanan pemilu tidak terjadi di Lamongan, terlebih saat ini ada dua kandidat calon yang bertarung berasal dari birokrasi pemerintahan, ada beberapa hal yang sudah dipersiapkan oleh Bawaslu. Salah satunya membentuk satgas netralitas PNS.
Selain itu, seluruh pemangku kebijakan, dalam hal ini penyelenggara pemilu harus netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. "Sudah kemarin kita melakukan rakor, kami melibatkan ASN, Bawaslu dan KPU. Selain itu karena Pilkada saat ini juga bertepatan dengan pandemik COVID-19 kami juga membuat tim protokol kesehatan," katanya.
Baca Juga: Ganti Su'udin, Suhandoyo Gandeng Istri Kadisdik di Pilkada Lamongan
4. Bawaslu belum menerima aduan pelanggaran
Ketua Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar. IDN Times/ImronHingga sampai saat ini, lanjut Badar, Bawaslu Lamongan belum menemukan adanya pelanggaran pemilu baik yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu maupun PNS.
"Berangkat dari kejadian yang pernah terjadi pada tahun 2015 lalu kami sudah mempersiapkan agar hal itu tidak terjadi di Lamongan. Kita juga tegaskan agar penyelenggara pemilu ayo kita telanjang bulat artinya kita harus independen," pungkasnya.
Baca Juga: Lamongan Masuk 10 Besar Daerah Rawan Pilkada di Indonesia
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
