11 Caleg Eks Koruptor Lolos, Bawaslu Dinilai Tidak Adil

Bawaslu dinilai menyalahi komitmen

Jakarta, IDN Times - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak adil, lantaran meloloskan bakal calon legislatif Pemilu 2019. Sebab, menurut dia, hal itu mencederai demokrasi dan masyarakat yang menginginkan negara bebas korupsi.

"Kami kecewa terhadap lolosnya permohonan caleg napi koruptor. Di sini sebetulnya menimbulkan persoalan, apakah diloloskannya ini Bawaslu ingin menyatakan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 gak berlaku? Atau Bawaslu ingin mengatakan bahwa Pasal 4 dalam PKPU dinyatakan batal, khususnya ayat 3. Kami gak mengerti yang gak diakui Bawaslu yang mana, apakah PKPU Nomor 20 secara menyeluruh atau hanya satu pasal," ujar Ray di Jakarta, Minggu (2/9).

1. Bawaslu dinilai menyalahi komitmen

11 Caleg Eks Koruptor Lolos, Bawaslu Dinilai Tidak AdilIDN Times/Indiana Malia

Ray menilai, lolosnya caleg eks koruptor seperti menyalahi komitmen yang dibangun Bawaslu sendiri. Bawaslu telah menyerahkan draf pakta integritas kepada semua partai politik. Sebagian partai menaati, seperti PSI, PDI, PKB, dan PAN, sementara sebagian partai tidak menaati pakta integritas tersebut.

"Malah yang terjadi adalah Bawaslu menolong partai yang tidak menaati pakta integritas yang mereka buat juga. Tapi anehnya bukan empat partai ini yang ditolong Bawaslu, malah partai yang gak taat pada pakta integritas," kata Ray.

Baca Juga: PKS: KPU Harus Seleksi Ketat Bakal Caleg

2. Bawaslu dan KPU berseberangan

11 Caleg Eks Koruptor Lolos, Bawaslu Dinilai Tidak AdilIDN Times/Afriani Susanti

Menurut Ray Bawaslu menunjukkan sikap tidak adil karena meloloskan caleg eks koruptor. Selain itu, perbedaan putusan antara KPU dan Bawaslu menunjukkan kedua penyelenggara pemilihan umum tersebut berseberangan. 

"Kami anggap Bawaslu seperti yang diungkap Andi Arief, pemalas dan seperti mandor di zaman Belanda. Dengan ditutupnya kasus mahar politik Sandiaga Uno, diloloskannya para mantan napi koruptor, itu bertentangan dengan prinsip pelaksanaan pemilu," kata dia.
 

3. Sebanyak 11 eks napi korupsi diloloskan Bawaslu

11 Caleg Eks Koruptor Lolos, Bawaslu Dinilai Tidak AdilANTARA FOTO/Rahmad

Berdasarkan data dari Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih, hingga kini tercatat ada 11 eks napi korupsi yang diloloskan Bawaslu menjadi anggota DPD maupun bakal caleg Pemilu 2019.

Sebelumnya, Bawaslu telah meloloskan mantan napi korupsi menjadi caleg di Aceh, Sulawesi Utara, dan Toraja Utara. Dalam tiga putusan tersebut, tiga mantan koruptor yakni Abdullah Puteh di Aceh (Bacaleg DPD), Syahrial Damapolii di Sulawesi Utara (Bacaleg DPD), dan Joni Kornelius Tondok di Kabupaten Toraja Utara (Bacaleg DPRD dari PKPI) dinyatakan memenuhi syarat oleh Bawaslu, sebagai bakal caleg dan calon anggota DPD.

Bawaslu juga meloloskan Ramadan Umasangaji di Kota Pare-Pare (Bacaleg DPRD dari Perindo), M Nur Hasan di Kabupaten Rembang (Bacaleg DPRD dari Hanura), Andi Muttamar Mattotorang di Kabupaten Bulukumba (Bacaleg DPRD dari Partai Berkarya), M Taufik di Provinsi DKI Jakarta (Bacaleg dari Gerindra), Abdul Salam di Kota Palopo (Bacaleg DPRD Nasdem), Ferizal dan Mirhammuddin di Belitung Timur (Balaceg DPRD Gerindra), Maksum Dg Mannassa di Mamuju (Bacaleg DPRD dari PKS), Saiful Talub Lami di Tojo Una-Una (Bacaleg DPRD dari Partai Golkar).

Selain itu, Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih juga mencatat masih ada sejumlah daerah yang memproses penyelesaian gugatan oleh mantan narapidana korupsi, yakni di Blora, Provinsi Jawa Tengah, Banten, Pandeglang, Kabupaten Lingga, Gorontalo dan Cilegon. 

Menurut pendapat kamu pantas gak eks napi koruptor jadi wakil rakyat guys?

Baca Juga: Bawaslu Loloskan Eks Napi Korupsi, Parpol Dianjurkan Tarik Calegnya

Topik:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya