BPN Klaim Temukan 17,5 Juta DPT Ganda, KPU: Masih Diperiksa
Facebook.com/kpu.kulonprogo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, mengklaim telah menemukan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar dan mencurigakan.
"Kami izin dengan KPU dan kami diperbolehkan untuk menyisir (soal DPT), dan UU-nya memperbolehkan," ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Riza Patria, dalam acara Mata Najwa di Trans7, Rabu (13/3) malam.
Baca Juga: KPU: Ada DPT untuk Usia di Bawah 17 Tahun yang Keliru di Pengetikan
1. BPN mengklaim tak menggoreng isu DPT ganda
IDN TImes/Mohamad Ulil AlbabRiza mengatakan, pihaknya tidak menggoreng isu tersebut. Kubu 02 ikut menyisir DPT. Faktanya, kata Riza, dua kali penundaan penetapan DPT bukanlah penundaan. Dalam perjalannnya, Kubu 02 menyisir memang ada DPT ganda.
"Ini ada temuan yang harus sama-sama dibersihkan. KPU sudah menjelaskan bahwa ini dari Dukcapil, dan memang dari dulu datanya itu apa adanya. Namun pertanyaannya, apa demikian hampir 17,5 juta WNI tidak tahu tanggal lahirnya?" Riza mempertanyakan.
2. Indonesia dinilai masih bermasalah terkait data pemilih
idntimes.comMenurut Riza, harus dibedakan data pertama dari pemerintah DP4 diserahkan kepada KPU untuk menyisir. Kemudian, lanjut Riza, di dalam data itu ada orang yang usianya di atas 90 tahun. Ada juga orang yang umurnya masih di bawah 17 tahun.
"Ada temuan 17,5 juta DPT dengan data ganda. Kami tak ingin berprasangka. Tapi jangan sampai saat Pemilu selesai, ada gugatan soal data," ungkapnya.
Menurut dia, Indonesia masih bermasalah dengan data. Sebab, data KPU, Bawaslu, dan Kemendagri masih tidak sama.
3. Laporan DPT ganda akan dicek
Humas Pemkab KutimMenanggapi hal itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, laporan atau temuan tentang DPT ganda ini akan dicek dan dibersihkan. Menurut dia, data penduduk digunakan KPU untuk menyusun siapa saja yang ikut memilih. Terkait DPT ganda, KPU langsung rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Dukcapil.
Editor’s picks
"Kenapa melonjaknya berdurasi 6 bulan itu masuk akal, karena pemerintah meminta Dukcapil untuk melakukan pemutakhiran data setiap 6 bulan sekali," ujarnya.
Arief menjelaskan, KPU mendapatkan update data pemilu yang sudah ditetapkan. Pihaknya telah meminta KPU Kabupaten dan Kota untuk memeriksa.
"Kami masih terus melakukan pemeriksaan. Kami sudah berkoordinasi dengan Dukcapil dan mengecek nama WNA. Sekarang masih on going pcoses," kata Arief.
4. Pemerintah tidak mengintervensi KPU
Antara Foto/Raisan Al FarisiTerkait banyaknya warga negara yang mengajukan KTP dengan tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, itu berlaku bagi warga yang lupa tanggal lahir. Aturan itu telah diberlakukan sejak 2004. Tjahjo melanjutkan, pemerintah tidak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPU.
"Desember 2017 Kemendagri sudah menyerahkan DP4 ke KPU dengan jumlah 198 juta dari 263 juta penduduk, tetapi harus diingat KPU tidak harus menggunakan data DP4 dari Kemendagri, KPU punya data sendiri," ungkapnya.
5. BPN menemukan 17,5 juta DPT mencurigakan
IDN Times/Reza IqbalAdik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Hashim Sujono Djojohadikusumo mengatakan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) menemukan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar dan mencurigakan.
Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini telah menyerahkan hasil temuan BPN kepada KPU. Hal ini disampaikan Hashim dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (12/3) lalu.
Hashim mempertanyakan validitas data 17,5 juta jiwa yang lupa akan tanggal lahirnya. Berdasarkan temuan BPN, ada beberapa tanggal yang tercatat sebagai tanggal yang paling banyak menjadi tanggal lahir penduduk. Angka ini menurut Hashim hanya di tanah Jawa saja. Bukan data seluruh Indonesia.
Hashim menyebutkan, pihak KPU telah memberikan izin kepada BPN untuk melakukan investigasi terkait kecurigaan BPN akan sejumlah data DPT.
"Proses yang cukup lama. Hampir 4 bulan," kata Hashim. Menurutnya investigasi ini dilakukan untuk kebaikan bersama.
"Kalau DPT itu tidak utuh dan tidak bersih, bisa merugikan kedua belah pihak, 01 dan 02. Ini (investigasi) untuk kepentingan kedua pihak," tutur Hashim lagi.
Baca Juga: TKN Dukung Langkah BPN Laporkan 17,5 Juta DPT Tak Wajar
Berita Terkini Lainnya
