BPN Prabowo-Sandi Sindir Proyek Infrastruktur, Begini Respons Istana
Ilustrasi pembangunan infrastruktur tol trans Sumatra (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menampik tudingan bahwa masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia tak sesuai kegunaan. Hal itu disampaikannya dalam merespons komentar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang menyoroti proyek infrastruktur seperti Light Rapid Transit (LRT) Palembang hingga Tol Trans-Jawa.
"Ya kecenderungan dari kita berpikir saat ini. Contoh, membangun sebuah pelabuhan, 'ah butuhnya sekarang'. Akhirnya setelah 30 tahun ke depan baru kebingungan. Ini cermin kita lebih RBT gitu ya. Saya sering bercanda itu, Rencana Bangun Tidur (RBT)," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (12/2).
1. Pembangunan infrastruktur bagian rencana jangka panjang
IDN TimesMenurut Moeldoko, pembangunan infrastruktur bagian rencana untuk jangka panjang. Pemerintah melihat kepentingan masa depan dengan mempertimbangkan populasi, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat masyarakat menengah ke atas yang semakin banyak, dan sebagainya.
"Jangan melihatnya hanya sekarang. Itu sebuah pemikiran tidak visioner," kata Moeldoko.
2. Infrastruktur dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan
Alokasi anggaran infrastruktur IndonesiaMoeldoko tak menampik tingginya biaya operasional LRT Palembang per bulan yang mencapai Rp10 miliar. Namun demikian, kata dia, infrastruktur dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan itu.
"Jangan sekarang, 'ah ini tidak ada gunanya'. Bukan begitu. Sekali lagi, yang telah disiapkan saat ini untuk hadapi masa depan. Ada sebuah upaya pemerintah," ujarnya.
3. Pemda harus berupaya memaksimalkan infrastruktur
ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaMenurut Moeldoko, pihak pemerintah daerah (pemda) juga harus berupaya memaksimalkan kegunaan infrastruktur yang telah dibangun. Pemda harus berupaya maksimal agar infrastruktur bisa berdaya guna dengan baik.
Editor’s picks
"Jangan sudah dibangunkan lalu ngoceh. Dia (pemda) harus berupaya, bukan belum ada (infrastruktur) mengeluh, setelah dibangun mengeluh. Terus apa kerjaan mereka?" ujarnya mempertanyakan.
Baca Juga: Prabowo Sebut APBN Bocor, Moeldoko: Kita Punya Lembaga Independen
4. Moeldoko akui infrastruktur belum sebanding dengan pemanfaatan
IDN Times/Teatrika Handiko PutriMoeldoko mengakui, besarnya biaya pembangunan infrastruktur belum sebanding dengan pemanfaatan. Namun, lambat laun bisa dilihat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan infrastruktur yang dibangun. Pemda pun perlu diberikan sosialisasi agar infrastruktur yang ada bisa termanfaatkan dengan baik.
"Justru itu, kalau melihat sekarang iya (tak sebanding). Tapi kan bisa dilihat setelah kesadaran masyarakat untuk gunakan berikutnya, ada efisiensi, dan seterusnya. Saat PON dibangun infrastruktur, setelah itu tidak terjaga. Ini harus ada semangat pimpinan daerah," kata Moeldoko.
5. BPN Prabowo-Sandiaga soroti proyek infrastruktur Jokowi-JK
IDN Times/Reza IqbalPembangunan proyek infrastruktur era Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo tengah disorot tajam oleh BPN Prabowo-Sandiaga, terutama proyek LRT Palembang. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, mengatakan pembangunan LRT Palembang merugikan negara. Tingginya biaya operasional LRT per bulan yang mencapai Rp10 miliar, dinilai tidak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp 1,1 miliar per bulan.
"Artinya ada minus lebih kurang Rp 8,9 miliar yang harus disubsidi negara. Ini bukti kesalahan perencanaan Jokowi dalam bangun infrastruktur," kata Suhendra dalam keterangannya, Senin (11/2).
Suhendra mengatakan pembangunan LRT Palembang tidak terencana dengan baik. Hal itu, menurutnya, bahkan pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Sedari awal proyek LRT Palembang ini dilaksanakan, saya dalam posisi yang mempertanyakan kelayakan bisnisnya. Dan ternyata kekhawatiran saya tersebut terjawab saat ini, tentang operasional cost yang defisit,” ujarnya.
Selain proyek LRT Palembang, BPN juga mengomentari Tol Trans-Jawa yang dinilai tidak diminati pengguna tol lantaran terhitung mahal.
Baca Juga: BPN Prabowo-Sandi: LRT Palembang Kuras Keuangan Negara
Berita Terkini Lainnya
