[FOTO] Puluhan Aktivis Desak Jokowi Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Jakarta, IDN Times - Puluhan aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) beserta elemen masyarakat sipil lainnya berdemo di depan Gedung Komnas HAM sore ini, Selasa (11/12). Mereka mendesak Presiden Joko 'Jokowi' Widodo segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, serta pelanggaran HAM lainnya secara konkret dan akuntabel.

Namun, mereka harus menelan kekecewaan lantaran Presiden tidak hadir dalam peringatan Hari HAM Internasional. Jokowi mewakilkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sekitar dua jam menjelang acara dimulai. Usai acara, JK tak menemui demonstran meskpun mereka berteriak lantang dan bersitegang dengan prajurit TNI dan pesonel Polri.

JK mengatakan tidak mudah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, namun upaya rekonsiliasi terus dilakukan pemerintah terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

"Memang ini hal tidak mudah untuk memeriksa lagi suatu peristiwa yang berlangsung 20-25 tahun lalu, seperti katakanlah Semanggi atau peristiwa Wasior Papua. Itu lama-lama juga terjadi suatu rekonsiliasi," kata dia, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, dilansir Antara, Selasa.

Dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, menurut JK, bukan hanya tanggung jawab pemerintahan Jokowi-JK, melainkan ada peran empat pemerintahan sebelumnya yang turut berperan menyelesaikan itu.

"Pelanggaran HAM yang dikatakan berat pada masa lalu itu berarti sudah melalui empat pemerintahan. Jadi bukan hanya pemerintah sekarang, (tapi) empat pemerintahan sebelumnya juga berarti sama-sama bertanggungjawab," ujar dia.

Meskipun investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM masa lalu menghadapi tantangan berat, Wapres menegaskan, pemerintah tetap berupaya memulihkan hubungan antara kedua belah pihak yang berseteru.

"Pemerintah tetap tugaskan kejaksaan, kepolisian, kita tetap usaha seperti itu. Bukannya tidak menghentikan, tetapi memang tidak mudah," ujar JK.

Dalam peringatan Hari HAM Internasional, Komisi Nasional HAM menuntut pemerintah menuntaskan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sejumlah kasus tersebut antara lain Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Peristiwa Penghilangan Paksa Aktivis tahun 1997-1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, Peristiwa Talangsari tahun 1989, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.

Komnas HAM telah menyerahkan berkas penyelidikan terhadap kasus tersebut ke Kejaksaan Agung RI sejak 2002, namun belum ada hasil signifikan. Komnas HAM menilai ketidakjelasan atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat adalah bentuk dari pengingkaran atas keadilan.

Baca Juga: Kisah Sanusi, Korban Pelanggaran HAM 1965 Jadi Pegiat Inklusi Sosial