Hindari Kecurigaan Kepentingan Politik, 6.000 E-KTP Akan Dimusnahkan

2. Menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

kemendagri.go.id

Zudan menjelaskan pada prinsipnya pemusnahan barang milik negara harus dikonsultasikan dulu dengan inspektorat jenderal.

"Hari ini sedang disusun Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri), jadi punya dasar hukum kuat kalau harus membakar e-KTP. Kami pada prinsipnya memastikan e-KTP gak digunakan untuk kepentingan yang lain," ujar dia.

Menurut Zudan pihaknya telah menugaskan 50 staf Dukcapil untuk memotong ujung sebelah kanan e-KTP rusak tersebut. Dengan demikian tak ada lagi keraguan dan kecurigaan ribuan e-KTP itu akan dipakai untuk kepentingan politik.

"Semuanya yang di gudang akan dipotong. Blangko nya masih ada, e-KTP yang rusak masih ada, tetapi dipastikan gak lagi digunakan untuk kepentingan lain," ujar dia.

3. Pemusnahan e-KTP dipastikan sesuai prosedur

kemendagri.go.id

Zudan memastikan proses pemusnahan ribuan e-KTP rusak tersebut sesuai prosedur.

"Kemarin masih jaga-jaga kalau diperlukan pemeriksaan oleh KPK. Pihak KPK menyatakan kalau mau dijadikan alat bukti, itu sudah ada surat pemberitahuan. Kalau di Dukcapil gak ada pemberitahuan, sudah gak dijadikan alat bukti. Semoga semua pemeriksaan e-KTP selesai," ujar dia.

Terkait teknis pemusnahan e-KTP, lanjut Zudan, yaitu dipotong dulu di sebelah kanan e-KTP agar tak bisa digunakan untuk kepentinga Pilkada, Pileg, maupun Pilpres. Namun, identitas dalam e-KTP tersebut akan tetap tercatat dan bisa dipakai untuk keperluan lain, misalnya pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau memastikan keaslian e-KTP.