Comscore Tracker

Nasir Djamil: Paket Hemat Kepala Daerah Sekitar Rp50 Miliar 

Demokrasi memang sistem yang mahal

Jakarta, IDN Times - Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nasir Djamil mengatakan modal politik tergantung kemampuan setiap calon legislatif (caleg).

"Gak harus alokasi sekian. Tergantung kantong caleg. Ada yang tipis, tapi dia mampu mempesona masyarakat. Itu punya peluang dipilih. Uang gak semata-mata bisa mempengaruhi masyarakat (dalam memilih caleg)," kata Nasir dalam diskusi Millennials Memilih di Kantor IDN Times, Jakarta, Rabu (5/12).

Namun, Nasir mengakui bahwa demokrasi merupakan sistem yang mahal. "Dana Rp50 miliar itu paket hemat kepala daerah," katanya.

1. Ongkos politik tiap daerah berbeda

Nasir Djamil: Paket Hemat Kepala Daerah Sekitar Rp50 Miliar Peta Papua (Google Maps)

Menurut Nasir, kebutuhan ongkos politik disesuaikan dengan kemampuan setiap caleg. Ada yang tak punya uang, namun rajin bertemu masyarakat dan punya gagasan atau ide yang baik.

"Ada yang habis Rp4 miliar, Rp5 miliar, Rp3 miliar tapi gak kepilih. Bisa jadi, ongkos politik caleg yang ada di Papua, secara geografis medannya luar biasa dan ongkosnya mahal. Jadi masing-masing daerah punya tipe-tipe beda," ungkapnya.

2. Budaya bagi-bagi uang jadi lingkaran setan

Nasir Djamil: Paket Hemat Kepala Daerah Sekitar Rp50 Miliar IDN Times/Panji Galih Aksoro

Nasir mengatakan, budaya bagi-bagi uang menjadi lingkaran setan. Salah satu cara agar para caleg terpilih adalah memberikan sejumlah uang dengan harapan bakal dipilih. Hal itu terus berulang.

Menurut dia, harus ada edukasi. Semua partai politik harus kompak agar proses demokrasi di lapangan terimplementasi dengan baik.

"Kita mau edukasi, tapi saat sampaikan visi misi lalu ada caleg lain kasi uang, masyarakat pasti bilang 'Ah, ngomong-ngomong doang. Caleg itu kasih ini, itu'. Ini lingkaran setan," ujarnya.

Baca Juga: Sandiaga Ungkap Alasan Mengapa Prabowo Jarang Tampil Selama Kampanye

3. Modal politik tinggi jadi penyebab korupsi

Nasir Djamil: Paket Hemat Kepala Daerah Sekitar Rp50 Miliar IDN Times/Cije Khalifatullah

Nasir tak menampik, modal politik tinggi menjadi penyebab korupsi. Menurut dia, demokrasi adalah sistem yang mahal. Oleh sebab itu, jika tak ditopang ekonomi yang stabil, tak akan punya basis. Menurut dia, demokrasi yang dipilih harus diyakini memberikan kebaikan. Sebab, demokrasi adalah sistem paling mahal.

"Para filosof Yunani bahkan gak percaya demokrasi, termasuk Plato yang menganggap demokrasi sebagai jalan tiran untuk berkuasa. Memang ada sebagian orang yang meragukan demokrasi. Demokrasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan, tetapi realitasnya ada kepala daerah yang ditangkap. Pengusaha juga kena. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif kena semua. Perlu ada evaluasi demokrasi," ungkapnya.

4. Masyarakat menghadapi demokrasi prabayar

Nasir Djamil: Paket Hemat Kepala Daerah Sekitar Rp50 Miliar IDN Times/Helmi Shemi

Nasir menjelaskan, masyarakat saat ini menghadapi era "demokrasi prabayar". Hal itu diakuinya bisa mengganggu proses demokrasi.

"Kalau gak dibayar jadi tulalit. Harus bayar dulu, isi pulsa dulu. Namun, mau gak mau harus diakui orang yang bermodal besar gak jaminan terpilih. Masyarakat berkali-kali menghadapi pesta demokrasi. Mereka belajar dari pengalaman. Meski sebagian caleg menggelontorkan uang banyak, belum tentu menang," kata Nasir.

Baca Juga: MA Bolehkan Mantan Napi Korupsi Nyaleg, Ini Komentar ICW

5. Biaya politik "paket hemat" kepala daerah capai Rp50 miliar

Nasir Djamil: Paket Hemat Kepala Daerah Sekitar Rp50 Miliar IDN Times/Panji Galih Aksoro

Menurut Nasir, setiap caleg yang maju harus menyiapkan sumber daya manusia dan dana yang cukup. Sehingga, idealnya orang yang mau jadi wakil rakyat atau kepala daerah adalah mapan secara ekonomi, punya integritas dan moralitas.

"Saat ini udah jadi jamak ungkapan 'gak ada makan siang gratis'. Memang harus ada edukasi terus-terusan pada masyarakat. Ada gubernur, wali kota ketangkap (KPK) karena harus kembalikan biaya (politik). Dana Rp50 miliar itu paket hemat kepala daerah karena demokrasi itu sistem yang mahal," katanya.

Wow, segitu paket hemat, bagaimana paket normalnya ya? Bagaimana menurut kalian guys?

Baca Juga: Nasir Djamil, Politisi yang Pernah Kecap Pengalaman Jadi Wartawan

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Just For You