Pencairan Dana Bansos Belum 100 Persen, Ini Penyebabnya
IDN Times/Indiana Malia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menargetkan pencairan bantuan sosial (Bansos) tahap satu Program Keluarga Harapan (PKH) tuntas pada bulan Februari 2018. Namun, hingga kini masih ada 223.375 keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum dapat mencairkan Bansos.
1. 80,26 persen KPM telah mencairkan bansos
IDN Times/Indiana MaliaMenteri Sosial Idrus Marham mengatakan hingga tanggal 11 Maret 2018 telah disalurkan Bansos PKH kepada 9.576.843 KPM dengan anggaran Rp 4,79 triliun. KPM yang telah mencairkan bansos di bank sebanyak 7.340.277 KPM atau sekitar 80, 26 persen.
"Kemensos secara kontinu melakukan rekonsiliasi dengan Himbara untuk memastikan dana Bansos yang dikeluarkan Kemensos sesuai dengan yang disalurkan pihak bank," ujar Idrus di Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (12/3).
Baca juga: Jadi Menteri Sosial, Idrus Marham: Rasanya Seperti Balapan F1
2. Pencairan bansos tahap pertama mencapai 98 persen
IDN Times/Indiana MaliaSementara itu, Bansos yang sudah diterbitkan surat perintah membayar (SPM) sebanyak 9.776.625 KPM atau 98 persen. Sedangkan yang sudah diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebanyak 9.576.843 KPM atau 96 persen. Untuk mencapai 10 juta KPM terdapat selisih sebanyak 223.375 KPM.
Editor’s picks
"188.956 dalam proses pemberian nomor register PKH dan ID-Unique Number Bansos serta kode wilayah oleh Pusat Data dan Informasi. Kemudian 34.419 calon KPM dalam proses verifikasi ulang ke daerah karena data belum lengkap sehingga belum bisa dibuka rekeningnya secara kolektif," ungkap Idrus.
3. Terkendala kondisi geografis
IDN Times/Indiana MaliaIdrus mengungkapkan, pencairan bansos PKH belum mencapai 100 persen karena terkendala kondisi geografis. Dia mencontohkan, di Sumenep, Jawa Timur, KPM belum menerima bansos PKH lantaran daerah yang sulit dijangkau.
"Ada sekian persen yang belum menerima di Sumenep. Saat saya ketemu bupati ternyata perlu perjuangan ke daerah sana karena perlu kapal berasuransi," jelasnya.
Problem lainnya, lanjut Idrus, ada KPM yang belum datang (mencairkan bansos) dan pindah domisili.
"Beberapa daerah ada yang menunda, maka belum optimal 100 persen pada Februari. Progres dari Himabara, pada Maret tahap 1 dan 2 selesai. Sampai saat ini masih penyaluran," kata Idrus.
Baca juga: Struktur Partai Golkar Dirombak, Idrus Marham Masih Jadi Pengurus
Topik:
Berita Terkini Lainnya
