Survei IPO: Vaksinasi COVID-19 Tepat untuk Tangani Pandemik
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) dalam survei Nasional dan Kajian Opini Publik menyatakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dianggap tepat dan baik untuk penanganan pandemik.
“Secara umum program vaksinasi alhamdulillah berjalan baik, berulang kali Pak Mendagri juga meminta masyarakat untuk tak ragu dalam menerima vaksin, apalagi memang termasuk dalam kelompok prioritas penerima,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan dalam keterangan tertulis, Minggu (11/4/2021).
Dalam survei tersebut, masyarakat mengaku mengikuti vaksinasi berdasarkan pemberitaan media (39 persen), imbauan pemerintah (55 persen), mengikuti tokoh agama (26 persen). Dengan asumsi itu, responden bersedia untuk mendapatkan vaksin (71 persen).
Baca Juga: Semua Sepakat Vaksinasi COVID-19 Berlanjut saat Ramadan
1. Vaksinasi dinilai mampu memunculkan herd immunity
Vaksin COVID-19 Sinovac pada 19 Juli 2020 tiba di Soetta dan langsung dibawa ke Bandung untuk segera mulai Uji Klinis oleh Biofarma dan FK Unpad. Dok. IDN Times/btSelain sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, kata Benni, vaksinasi juga diharapkan mampu memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Bahkan, Mendagri kerap menyampaikan, kekebalan kelompok akan terbentuk jika 2/3 populasi telah mendapatkan antibodi untuk perlawanan virus. Antibodi tersebut dapat terbentuk salah satunya jika masyarakat telah divaksin.
“Jika vaksinasi mendapat dukungan dari masyarakat, ini tanda lampu hijau program pemerintah yang direspon baik masyarakat, tinggal kerja sama pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan distribusinya,” kata Benni.
2. Kemendagri peringkat kedua dalam program penanganan pandemik
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)Editor’s picks
Selain itu, survei IPO juga memuat penilaian responden terhadap program kerja kementerian selama pandemik COVID-19. Kementerian Dalam Negeri berada di ranking kedua dengan 64,8 persen. Faktor persepsi memuat tentang kebijakan ketegasan, integritas/konsistensi, empati/peduli, dan faktor lain.
“Kemendagri sebagai lembaga yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, berkomitmen akan terus mendorong Pemda dalam memaksimalkan tugasnya dalam melakukan penanganan pandemik," ungkapnya.
Baca Juga: Vaksin COVID-19 Menipis, Menkes Atur Prioritas Vaksinasi untuk Lansia
3. Sebanyak 44 persen responden menilai Pilkada tidak menyebarkan COVID-19
Petugas Kesehatan menunjukkan vaksin COVID-19 Sinovac saat vaksinasi tahap pertama di Rumah Sakit Kesrem, Lhokseumawe, Aceh. Rabu (10/2/2021) (ANTARA FOTO/Rahmad)Di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri, penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 270 daerah juga mendapat respons positif di masyarakat. Secara umum publik menilai pelaksanaan Pilkada serentak 2020 berjalan aman, tidak menimbulkan konflik (60 persen), berlangsung tertib (71 persen), sesuai protokol kesehatan (48 persen). Responden beranggapan jika Pilkada tidak menyebarkan COVID-19 (44 persen).
“Alhamdulillah, ini menunjukkan hasil kerja bersama pemerintah bersama penyelenggara Pemilu dan segenap stakeholder terkait, direspons positif masyarakat. Adapun catatannya, akan menjadi evaluasi ke depannya," ujarnya.
Indonesia Political Opinion (IPO) merupakan lembaga riset sosial dan opini berbasis kajian akademik, yang telah melakukan penelitian dalam bidang media, demokrasi, isu gender dan politik sejak tahun 2013. Indonesia Political Opinion (IPO) dalam kemajuannya fokus pada riset sosial terkait politik dan opini publik.
Dalam riset ini, IPO menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat. Survei ini mengambil representasi sample sejumlah 1200 responden yang tersebar proporsional secara nasional. Dengan teknik tersebut memungkinkan setiap anggota populasi (responden) mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi responden. Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15 persen dari total populasi sample.
Baca Juga: Sri Mulyani: RI Masuk 10 Besar Negara dengan Vaksinasi Terbanyak
Berita Terkini Lainnya
