12 Organisasi Pendidikan Tolak RUU Ciptaker Klaster Pendidikan

2. RUU Ciptaker menempatkan pendidikan dan kebudayaan masuk rezim investasi

Ilustrasi Bekerja (IDN Times/Sukma Shakti)

Koalisi Organisasi Pendidikan itu menilai, pengaturan ketentuan pendidikan dan kebudayaan dalam RUU Cipta Kerja yang masuk dalam BAB III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, menandakan secara paradigmatik menempatkan pendidikan dan kebudayaan masuk rezim investasi dan kegiatan berusaha.

“Hal ini telah menggeser politik hukum pendidikan menjadi rezim perizinan berusaha melalui penggunaan terminologi izin berusaha pada sektor pendidikan, yang sesungguhnya tidak berorientasi laba.”

3. RUU Ciptaker akan berimplikasi hilangnya nilai karakteristik pendidikan yang berbasis kebudayaan

Seorang anak terlihat sedang belajar sambil menunggu Warung Kaki Lima yang menjual minuman di sekitar Kota Tua, Jakarta Barat pada Rabu (5/8/2020) (IDN Times/Aldila Muharma)

Mereka juga menilai, pengaturan pendidikan dan kebudayaan dalam RUU Ciptaker akan berimplikasi hilangnya nilai, karakteristik, pendidikan yang berbasis kebudayaan serta telah menegasikan peran kebudayaan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

“Hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang memerintahkan negara, untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya,” demikian pernyataan Koalisi Organisasi Pendidikan itu. 

4. RUU Ciptaker dinilai meliberalisasi dan mengkapitalisasi pendidikan

Ilustrasi belajar online dengan manfaatkan wifi gratis (IDN Times/Dini suciatiningrum)

Selain itu, pengaturan dalam RUU Cipta Kerja dinilai akan meliberalisasi dan mengkapitalisasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi dengan menghilangkan sejumlah syarat dan standar bagi lembaga pendidikan asing, yang akan menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.

Peran penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dihilangkan, sehingga kementerian urusan agama tidak akan memiliki kewenangan untuk mengontrol pendidikan tinggi keagamaan yang diselenggarakan di Indonesia.

5. Penghapusan beberapa peraturan dinilai akan berakibat buruk bagi pendidikan

Ilustrasi Belajar Online (IDN Times/Sunariyah)

Koalisi Organisasi Pendidikan juga menilai, dengan dihapuskannya standar pendidikan tinggi menjadikan negara kehilangan peran dalam memastikan terselenggaranya mutu pendidikan yang dicitakan. Kondisi ini menjadikan pemerintah kehilangan ukuran dalam menilai perkembangan pendidikan tinggi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan politik hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi.

“Dihapuskannya peran pemerintah daerah dalam proses perizinan pembentukan lembaga pendidikan sebagai akibat dari adanya sentralisasi perizinan pada pemerintah pusat. Kondisi ini bertentangan dengan spirit desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945," demikian pernyataan mereka.

Selain itu, sentralisasi perizinan pada pemerintah pusat juga turut menegasikan peran daerah dalam menghadirkan pendidikan yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Hal ini dinilai akan berakibat terjadinya perubahan tata kelola perguruan tinggi swasta yang tidak mewajibkan adanya badan penyelenggara, berimplikasi pada pengelolaan perguruan tinggi swasta langsung pada pimpinan perguruan tinggi swasta. Tata kelola perguruan tinggi swasta dikelola seperti pengelolaan perseroan terbatas.

“Dihapuskannya sejumlah sanksi administratif dan pidana sebagai akibat dari penyalahgunaan perizinan penyelenggaraan pendidikan, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi oleh sejumlah orang dapat merugikan orang lain,” ujar Koalisi Organisasi Pendidikan. 

Baca Juga: [WANSUS] Mendikbud Nadiem Makarim: Nasib Pendidikan Kala Pandemik