2,4 Juta Data WNI di KPU Diretas, Dukcapil: Kebocoran Bukan dari Kami
Gedung KPU RI (IDN Times/Denisa Tristianty)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Jutaan data kependudukan warga Indonesia di Komisi Pemilihan Umum (KPU) diretas kemudian dibagikan melalui forum komunitas hacker. Hal ini menimbulkan kritik keamanan dan kerahasiaan data KPU.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, KPU seharusnya tidak perlu menampilkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
”NIK dan nomor KK tidak perlu ditampakkan agar tidak disalahgunakan untuk pendaftaran kartu prabayar dan untuk membuat KTP elektronik palsu,” kata Zudan saat dihubungi, Sabtu (23/5).
1. Zudan memastikan kebocoran data kependudukan bukan dari Dukcapil
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoZudan memastikan, tidak ada kebocoran data kependudukan dari server Dukcapil. Ia juga mengatakan Dukcapil sudah melakukan pengecekan data center, log dan traffic pada server data kependudukan.
“Alhamdulillah semua tidak ada masalah,” ujarnya.
2. Dukcapil menyarankan KPU mengubah NIK dan nomor KK dengan tanda bintang
Layanan online Disdukcapil Palembang (IDN Times/Dokumen)Zudan menjelaskan, tugas utama Dukcapil Kemendagri dalam Pemilu dan Pilkada adalah memberikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU. Ia menegaskan, sejak penyerahan DP4, Dukcapil Kemdagri meminta KPU berkomitmen mengelola data dengan menjaga kerahasiaan data pribadi.
Editor’s picks
“Itulah mengapa Dukcapil Kemendagri setelah pemilu 2014 meminta kepada KPU agar NIK dan No KK diganti dengan tanda bintang,” ujarnya.
3. Sebanyak 2,3 juta data KPU diretas
Ilustrasi bekerja dari rumah. (IDN Times/Arief Rahmat)Pada Kamis (21/5) lalu ada peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data WNI dari KPU. Berita itu datang dari akun @underthebreach yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data ecommerce Tokopedia di awal bulan ini.
“Aktor membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data itu termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya,” cuit @underthebreach.
4. Menkominfo dan BSNN melakukan penyelidikan
Menkominfo Johnny G Plate (ANTARA News/Sigid Kurniawan)Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menjelaskan, telah berkoordinasi dengan KPU dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) terkait dugaan kebocoran data pemilih.
"Saya sudah berbicara dengan Ketua KPU RI mas Arief Budiman dan akan ditindaklanjuti koordinasi antara KPU, Kominfo dan BSSN untuk melalukan penyelidikan teknis untuk menjaga perlindungan data khususnya data pribadi," ujar Johnny kepada dilansir dari Kantor Berita Antara.
Sekjen Partai NasDem itu mengatakan, dalam melaksanakan UU Pemilihan Umum, pemerintah berkewajiban menyerahkan perkiraan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih kepada KPU. Oleh karena itu, ia menegaskan mekanisme pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data calon pemilih perlu diperhatikan keamanannya.
Baca Juga: 2,3 Juta Data Pribadi Warga Indonesia Dicuri Hacker dari Situs KPU
Topik:
Berita Terkini Lainnya
