3 Menteri Jokowi Ini Masih Menjabat Ketua Umum Partai Politik
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo telah melantik jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10) pagi. Total ada 38 orang yang mengisi Kabinet Indonesia Maju. Mereka berasal dari kalangan profesional dan juga partai politik (parpol).
Yang menarik, ada tiga menteri Jokowi-Ma'ruf dari kalangan parpol yang masih menjabat sebagai ketua umum.
1. Tidak hanya Airlangga dan Suharso Monoarfa, tapi juga Prabowo
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) menyalami Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro ADua menteri berasal dari parpol yang mengusung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 lalu, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, yang menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Presiden Jokowi juga menunjuk rival politiknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, menempati posisi sebagai Menteri Pertahanan menggantikan Ryamizard Ryacudu.
2. Tak ada larangan rangkap jabatan dalam peraturan perundang-undangan
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Ma'ruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro AEditor’s picks
Mengenai rangkap jabatan, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut, tak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait rangkap jabatan menteri dan ketum Parpol.
"Secara aturan tidak diatur dan tak dilarang dalam UU Parpol, UU Pemilu, dan UU lainnya. Tak diatur bahwa menteri harus melepas jabatan, itu tidak diatur," kata Riza di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa (22/10) kemarin.
3. Gerindra yakin Jokowi akan cari solusi
(Kabinet Jokowi Jilid II Indonesia) IDN Times/Teatrika PutriLebih lanjut, Riza menyerahkan kepada Jokowi terkait keputusan tersebut. Ia mengatakan, Jokowi pasti mencarikan solusi dan jalan keluar terhadap situasi itu.
"Ya itu nanti kami serahkan. Saya kira Pak Jokowi memahami bagaimana mencari solusi. Yang penting kan kinerjanya baik," kata dia.
Baca Juga: Prabowo Subianto Didampingi Putranya Saat Dilantik Jadi Menteri Jokowi
Berita Terkini Lainnya
