Comscore Tracker

60 Cakada Positif COVID-19, Komnas HAM Minta Pilkada Ditunda

Demi menekan angka korban COVID-19 akibat Pilkada

Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan Pilkada lanjutan sampai pandemik COVID-19 berakhir, atau setidaknya mampu dikendalikan berdasarkan data epidemologi yang dipercaya.

“Seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta Pilkada,” kata Anggota Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM RI Amiruddin lewat keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2020).

1. Tahapan Pilkada setelah pendaftaran lebih rentan karena akan melibatkan massa

60 Cakada Positif COVID-19, Komnas HAM Minta Pilkada DitundaSeorang pekerja tengah merampungkan pengerjaan kotak suara Pemilu 2019 di Gudang eks Bandara Polonia, Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)

Pilkada 2020 akan diikuti oleh 270 daerah yang terdiri dari pemilihan untuk tingkat provinsi sebanyak sembilan wilayah, 224 pemilihan tingkat kabupaten, dan 37 kota di Indonesia. Tahapan awal Pilkada telah dilaksanakan dan saat ini memasuki tahap pendaftaran pasangan calon.

Selanjutnya, Pilkada 2020 akan memasuki tahapan yang paling krusial yaitu penetapan calon yang diikuti deklarasi Pilkada Damai, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih. Tahapan-tahapan tersebut dipercaya akan melibatkan massa yang banyak.

“Sedangkan pada sisi lain, kondisi penyebaran COVID-19 belum dapat dikendalikan dan mengalami tren yang terus meningkat terutama di hampir semua wilayah penyelenggara Pilkada,” ujarnya.

Baca Juga: Ini Daftar 72 Calon Kepala Daerah yang Melanggar Protokol Kesehatan

2. Sebanyak 60 calon kepala daerah terpapar COVID-19

60 Cakada Positif COVID-19, Komnas HAM Minta Pilkada DitundaKetua KPU Arief Budiman menggelar jumpa pers setelah audiensi dengan Tim Hukum PDIP, Jakarta, Kamis (16/1) (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, hingga Kamis (10/9/2020) ada 60 calon kepala daerah yang terpapar COVID-19.

“Per hari ini sampai siang tadi sudah 60 calon (kepala daerah) dinyatakan positif COVID-19,” kata Arief dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri, KPU, DKPP, dan Bawaslu disiarkan langsung TVR Parlemen, Kamis (10/9/2020).

Sebelumnya, KPU umumkan 37 calon kepala daerah dinyatakan positif COVID-19 usai penutupan pendaftaran paslon.

3. Sementara 96 petugas Bawaslu terpapar virus corona

60 Cakada Positif COVID-19, Komnas HAM Minta Pilkada DitundaSeorang penyandang disabilitas netra memasukkan surat suara saat Pemilihan Umum 2019 di Kota Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)

Selain 60 calon kepala daerah dinyatakan positif COVID-19, sebanyak 96 petugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, Jawa Tengah, juga dinyatakan terpapar virus corona, setelah melaksanakan tahapan Pilkada Serentak 2020.

“Sampai hari ini ditemukan 96 jajaran penyelenggara Bawaslu (di Boyolali) dinyatakan positif berdasarkan swab," kata Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah dikutip ANTARA, Selasa (8/9/2020).

Baca Juga: 96 Petugas Bawaslu di Boyolali Positif COVID-19 Setelah Coklit Pilkada

Topic:

  • Yogie Fadila

Berita Terkini Lainnya