Akan Demo ke DPR, Massa Buruh di Bekasi dan Tangerang Dicegat Polisi
Massa serikat buruh di Tangerang yang dihadang polisi, Senin (5/9/2020) (Dok. KSPI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ribuan buruh di Bekasi dan Tangerang yang hendak menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI diadang oleh polisi.
Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar Cahyono menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pagi ini, Senin (5/10/2020).
“Aksi buruh yang rencananya akan dilakukan hari ini di DPR RI disekat oleh aparat keamanan di sejumlah titik di kawasan industri. Seperti yang terjadi di Bekasi dan Tangerang,” kata dia kepada IDN Times.
1. Aksi demo dilakukan untuk merespons pengesahan RUU Ciptaker di tingkat I DPR
Massa serikat buruh di Tangerang yang dihadang polisi, Senin (5/9/2020) (Dok. KSPI)Kahar mengatakan, aksi demo ini merupakan respons atas pengesahan RUU Cipta Kerja yang disepakati oleh DPR dan Pemerintah di tingkat I. Serikat buruh menolak keras semua kesepakatan dalam RUU Ciptaker yang siap diparipurnakan pada 8 Oktober 2020.
Ada pun serikat buruh yang tegabung dalam aksi tersebut di antaranya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Baca Juga: Puncak Aksi Buruh Tolak RUU Ciptaker Digelar di Depan DPR 8 Oktober
2. Serikat buruh mendesak DPR menghentikan pembahasan RUU Ciptaker
Massa serikat buruh di Tangerang yang dihadang polisi, Senin (5/9/2020) (Dok. KSPI)Kahar menjelaskan, dalam tuntutan aksi demo kali ini antara lain, mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja di tingkat II dalam rapat paripurna DPR, apalagi mengesahkannya menjadi undang-undang.
“Memastikan bahwa UU No 13/2003 tidak boleh diubah atau dikurangi. Kalaupun ada penguatan hanya sebatas pada fungsi pengawasan pelatihan, pendidikan dan sebagainya sehingga akan sesuai dengan kondisi sekarang,” ujarnya.
3. Buruh meminta agar ada dialog kembali
Massa serikat buruh di Bekasi yang dihadang polisi, Senin (5/9/2020) (Dok. KSPI)Buruh juga meminta agar ada perundingan kembali dan membuka dialog konstruktif dengan serikat pekerja untuk mencapai dan membahas masalah yang tidak tercakup dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003.
“Mendukung agenda buruh Indonesia yang akan melakukan mogok nasional pada tanggal 6, 7, dan 8 Oktober 2020,” kata Kahar.
Baca Juga: 2 Juta Buruh Gelar Unjuk Rasa Tolak RUU Cipta Kerja pada 6-8 Oktober
Topik:
Berita Terkini Lainnya
