Akhyar Nasution Belok ke Demokrat, PDIP: Itu Ambisi Kekuasaan
Akhyar Nasution saat saksikan final Indonesian Idol 2020 (IDN Times/Indah Permata Sari)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution keluar dari PDI Perjuangan dan kini menyeberang ke Partai Demokrat. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Djarot Saiful Hidayat, menyebut bahwa Akhyar telah melakukan langkah pragmatis konsolidasi kader.
“Dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan. Yang bersangkutan (Akhyar) masuk pada kategori kedua,” kata Djarot dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/7/2020).
1. PDIP tak akan mengusung calon yang terlibat persoalan hukum
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (IDN Times/Irfan Fathurohman)PDIP, kata Djarot, akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota PDIP tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain. Terlebih, PDIP tidak akan mengusung calon yang terlibat kasus hukum.
“Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan Partai. PDIP belajar dari kasus korupsi berjemaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho, yang melebar ke mana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldon dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain,” kata Djarot.
Baca Juga: PDIP: Rekomendasi untuk Gibran Bukti Parpol Terbuka untuk Anak Muda
2. Akhyar terduga penyelewengan anggaran MTQ ke-53
Editor’s picks
Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution berpose di dalam Gedung Tua Warenhuis saat hunting foto bersama Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Minggu (8/3) lalu (IDN Times/Prayugo Utomo)Sementara itu, Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang sebesar Rp 4,7 miliar.
Hal tersebut, kata Djarot, menjadi pertimbangan penting mengapa PDIP tidak mencalonkan Akhyar.
“Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke partai tersebut, yang bersangkutan ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’ yang pernah menjadi slogan partai tersebut,” ucap Djarot.
3. Akhyar mengantongi dukungan Demokrat-PKS
Plt. Walikota Medan, Akhyar Nasution bersama DPW PKS Sumut (Indah PermataSari/ IDN Times)Akhyar saat ini telah resmi menjadi kader Partai Demokrat dan siap diusung dalam Pilkada Medan 2020. Akhyar juga telah mengantongi dukungan PKS.
“Masuknya Akhyar dengan dukungan dari Demokrat dan kemungkinan dari PKS semakin menunjukkan arah kebenaran koalisi pada Pileg 2024 yang akan datang,” kata Djarot.
Baca Juga: Djarot Tak Rekomendasikan Akhyar Nasution, Ini Alasannya
Topik:
Berita Terkini Lainnya
