Comscore Tracker

Alasan PKS Tolak RUU PKS: Tak Selaras Nama dan Definisi 

Ini deretan alasan PKS menolak RUU PKS

Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR telah menolak draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dengan alasan, masukan perubahan mereka tidak diakomodir.

Namun demikian, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, mereka sangat berkomitmen memberantas kejahatan seksual. Oleh sebab itu, PKS ingin ada perubahan nama RUU menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual.

"Kita butuh undang-undang yang tegas dan komprehensif yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya bangsa, bukan dengan peraturan yang ambigu dan dipersepsi kuat berangkat dari paham/ideologi liberal-sekuler, yang sejatinya bertentangan dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri," tegas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/2).

Berikut sederet alasan PKS menolak draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Baca Juga: DPR: Terlalu Dini Menolak RUU PKS

1. PKS usul kata Penghapusan Kekerasan Seksual diganti jadi Penghapusan Kejahatan Seksual

Alasan PKS Tolak RUU PKS: Tak Selaras Nama dan Definisi idntimes.com

Dengan nama RUU Penghapusan Kejahatan Seksual seperti yang diusulkan, PKS beralasan ingin fokus RUU tidak melebar ke isu-isu di luar kejahatan seksual. Sehingga, lanjut dia, fokus hanya pada tindak kejahatan seksual yaitu pemerkosaan, penyiksaan seksual, penyimpangan perilaku seksual, pelibatan anak dalam tindakan seksual, dan inses.

Pembatasan tersebut, lanjut Jazuli, sekaligus memperjelas jenis tindak pidana dalam RUU, sehingga tidak membuka tafsir bebas sebagaimana yang dikritik masyarakat luas saat ini.

Jazuli merinci kritik untuk sejumlah definisi yang tertuang dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual:

a. pelecehan seksual
Didefinisikan pada Pasal 12 sebagai Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

"Definisi tidak jelas dan bisa berekses pada tafsir sepihak dan digunakan untuk mengkriminalisasi kritik moral masyarakat atas perilaku menyimpang. (1) Bisa mengkriminalisasi misalnya kritik masyarakat terhadap perilaku menyimpang LGBT. (2) Mengkriminalisasi kritik terhadap gaya berpakaian muda-mudi bahkan seks di luar nikah yang sudah demikian parah datanya. Jangan hal-hal tersebut sampai dikriminalisasi atas nama pelecehan seksual. Padahal sejatinya kritik tersebut justru menjaga moralitas generasi bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan agama. Bahkan semestinya RUU mengatur dengan tegas larangan perilaku menyimpang seperti LGBT," kata Jazuli.

2. Jazuli berbicara soal lingkup tindak pidana kekerasan seksual

Alasan PKS Tolak RUU PKS: Tak Selaras Nama dan Definisi rebelcircus.com

b. pemaksaan aborsi
Didefinisikan pada Pasal 15 sebagai Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

"Definisi ini jangan sampai dipahami bahwa aborsi menjadi boleh selama tidak ada unsur 'memaksa orang lain'. Tingkat aborsi di luar nikah sangat tinggi, antara lain sebagai ekses perilaku seks bebas/seks di luar nikah. Untuk mencegah hal itu maka aturan pelarangan aborsi (kecuali alasan yang sah secara medis) harus diatur terlebih dahulu dalam RUU," kata Jazuli.

3. Beda definisi pemaksaan perkawinan versi PKS dan RUU PKS

Alasan PKS Tolak RUU PKS: Tak Selaras Nama dan Definisi IDNTimes/Syahrulprayuda

c. pemaksaan perkawinan;
Didefinisikan pada Pasal 17 sebagai Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

"Definisi ini bisa ditafsirkan sepihak terhadap kearifan dalam kehidupan keluarga masyarakat beradat/budaya timur (relasi orang tua dan anak), sehingga memungkinkan seorang anak mengkriminalisasi orangtuanya yang menurut persepsinya 'memaksa' menikah. Padahal bisa jadi permintaan/harapan orangtua itu demi kebaikan anaknya," sebut Jazuli.

4. Pelacuran atau zina secara tegas dilarang

Alasan PKS Tolak RUU PKS: Tak Selaras Nama dan Definisi IDN Times/Sukma Shakti

d. pemaksaan pelacuran;
Didefinisikan pada Pasal 18 sebagai Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

"Definisi tindak pidana harus dilengkapi dengan pengaturan bahwa pelacuran dan/atau perzinahan atas alasan apapun secara prinsip Pancasila dan agama dilarang di Republik ini, sehingga secara otomatis pemaksaan pelacuran dan/atau perzinahan menjadi tegas terlarang," ucap Jazuli.

5. Definisi perbudakan seksual harus diperjelas

Alasan PKS Tolak RUU PKS: Tak Selaras Nama dan Definisi IDN Times/Sukma Shakti

e. perbudakan seksual;
Didefinisikan pada Pasal 19 sebagai Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

"Definisi harus diperjelas agar tidak merusak tatanan lembaga perkawinan yang memiliki aturan/norma tersendiri secara agama, terutama dalam hal kewajiban serta adab-adab hubungan seksual suami-istri yang sah," tegas Jazuli.

Baca Juga: PKS Tolak RUU PKS, Inayah Wahid: Kemana Aja Pak?

Topic:

  • Sunariyah

Just For You