Bahas Jurassic Park Komodo, DPR Wanti-wanti 3 Hal Ini ke Pemerintah
Ilustrasi Komodo (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan rencana pembangunan Wisata Jurassic Park di Pulau Rinca, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, tidak boleh mengganggu kehidupan penghuninya, yaitu komodo.
Sebab menurut Dedi, wisatawan berkunjung karena ingin melihat komodo. Karena itu, keberlangsungan kehidupan komodo, termasuk ekosistemnya harus dijaga.
“Pembangunan yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan keinginan komodo,” ujar Dedi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Otorita Pariwisata, Yayasan Komodo Survival Program, Yayasan Sunspirit Indonesia, dan World Wildlife Fund Indonesia, Senin (23/11/2020).
Lalu, apa yang dimaksud Dedi tentang keinginan komodo?
Baca Juga: Sejarah Panjang Ekspedisi Komodo, Satwa Purba dari 40 Juta Tahun Lalu
1. DPR minta pengelola memastikan keberlangsungan hidup komodo
Ilustrasi komodo di Pulau Komodo (IDN Times/Uni Lubis)Dedi menjelaskan, pembangunan taman tidak boleh bertentangan dengan keinginan alam, tempat, sumber pangan, perkawinan, bertelur, menetas, dan keberlangsungan hidup komodo.
“Karena kalau komodo bertelur anak-anaknya harus naik ke pohon, karena kalau di bawah akan dimakan oleh komodo jantan,” kata dia.
Oleh sebab itu, Komisi IV DPR mengusulkan agar dibuat penangkaran komodo untuk memastikan keberlangsungan hidup komodo.
“Tentunya ini memerlukan aspek anggaran yang besar, dan kita paham pegawai lepasnya digaji Rp2 juta per bulan dan harus meninggalkan istri,” ujar Dedi.
2. Proyek pembangunan Pulau Komodo harus peduli dengan ekonomi warga
Ilustrasi destinasi pariwisata Indonesia, Labuan Bajo (Dok. Kemenparekraf)Catatan lainnya, berdasarkan kunjungan kerja Komisi IV ke kawasan Taman Nasional Pulau Komodo adalah supaya diperhatikan kehidupan warga sekitar jika nantinya Jurassic Park ini dikelola oleh swasta.
“Karena premium, nantinya belum tentu warga bisa berjualan di dalam kawasan itu. Tempat jualannya juga hilang karena itu lapaknya jadi mahal. Warga juga dipersulit aksesnya nanti, ini harus menjadi perhatian,” kata Dedi.
3. DPR minta pemerintah menyekolahkan anak-anak di Labuan Bajo tentang pendidikan pariwisata
Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (IDN Times/Aryodamar)Selain itu, Komisi IV juga mengusulkan kepada pemerintah agar dapat memberikan bantuan berupa pendidikan pariwisata gratis kepada anak-anak di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Anak-anak di daerah situ, sebelum daerah itu berkembang pesat, segera disekolahkan gratis di sekolah pariwisata yang ada di Manggarai," ujar Dedi.
Menurut dia, hal ini dapat menguntungkan masyarakat lokal yang nantinya hendak bekerja di seluruh lembaga bisnis pariwisata di kawasan tersebut.
Untuk itu, Dedi berharap, pemerintah membiayai anak-anak setempat untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah pariwisata.
"Ini salah satu solusinya dalam pelaksanaan program pemberdayaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat berperan serta dalam kegiatan operasional di wilayah TN Komodo," ujarnya.
Baca Juga: UNESCO Pernah Ingatkan RI Soal Dampak Proyek Pembangunan Taman Komodo
Topik:
Berita Terkini Lainnya
