Bareskrim Periksa Sistem Manajemen Kepesertaan BPJS Kesehatan
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meminta klarifikasi perwakilan BPJS Kesehatan terkait kebocoran data. Salah satu materi yang ditanyakan kepada perwakilan BPJS adalah tentang sistem manajemen kepesertaan BPJS.
“Perlu mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen kepesertaan daripada BPJS Kesehatan, kemudian juga aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di sana,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/5/2021).
1. Bareskrim periksa salah satu pejabat BPJS
BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Rusdi menjelaskan, klarifikasi yang dilakukan hari ini adalah dari salah satu pejabat BPJS yang berwenang mengoperasionalkan informasi dan teknologi BPJS.
Saat ini, pemeriksaan masih berlanjut. Pemeriksaan dimulai sejak pukul 10.30 WIB.
“Bukan (Dirut yang diperiksa), salah satu pejabat yang berwenang betul-betul dia bertanggung jawab terhadap operasional teknologi informasi di BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Baca Juga: Usut Kebocoran Data BPJS, BSSN Berkoordinasi dengan Bareskrim
2. Bareskrim mendalami dugaan data BPJS diretas
Ilustrasi Hacker (IDN Times/Mardya Shakti)Editor’s picks
Untuk mendalami kasus ini ini lebih lanjut, Bareskrim juga telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Rusdi mengatakan, Bareskrim dan BSSN akan menggali dugaan peretasan data BPJS Kesehatan.
“Nanti dilihat, ada kemungkinan (diretas), itu akan dilihat nanti oleh penyidik yang penting penyidik mendapat informasi dulu informasi ini dari bahan-bahan yang didapat klarifikasi pada hari ini,” ujar dia.
Rusdi berharap, klarifikasi BPJS Kesehatan dan koordinasi dengan BSSN nantinya ada informasi yang mencukupi untuk menyelesaikan masalah kebocoran 279 juta data penduduk.
“Setelah mendapatkan informasi itu tentunya penyidik akan mempersiapkan langkah lanjutan untuk menuntaskan kasus tersebut,” ujar Rusdi.
3. Data penduduk yang diperjualbelikan identik data BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Bekasi (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI mengungkapkan hasil investigasi terkait kasus dugaan kebocoran data milik 279 juta penduduk Indonesia.
Salah satu fakta yang terkuak adalah sampel data yang beredar diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan.
"Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hari ini Kementerian Kominfo melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola untuk proses investigasi," ujar Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi melalui siaran tertulis, Jumat (21/5/2021).
Baca Juga: Selesai Diperiksa, Dirut BPJS: Kami Klarifikasi Dugaan Pencurian Data
Berita Terkini Lainnya
