BNPT Akan Membuka Konseling untuk Anak Terpapar Khilafatul Muslimin

BNPT masih mendata lembaga pendidikan Khilafatul Muslimin

Jakarta, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan membuka layanan konseling bagi anak-anak terpapar paham Khilafatul Muslimin. Hal ini dilakukan lantaran terdapat 25 lembaga pendidikan yang terafiliasi oleh Khilafatul Muslimin.

Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, mengatakan bahwa layanan konseling ini nantinya akan digelar di setiap daerah oleh forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dari tingkat kota hingga provinsi.

“Kita melakukan upaya agar ada semacam konseling terhadap anak-anak yang pascalembaga pendidikannya ditutup, jadi konsep ini yang akan kita tawarkan untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah,” kata Boy di Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022).

1. BNPT sebelumnya akan mendata sekolah-sekolah yang terpapar

BNPT Akan Membuka Konseling untuk Anak Terpapar Khilafatul MusliminKepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Boy Rafli Amar (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sebelum membuka layanan konseling di tiap daerah, BNPT akan mendata lembaga pendidikan yang terpapar paham Khilafatul Muslimin. Ia mengklaim, proses pendataan itu saat ini sedang berjalan.

“Kita sudah bekerja dalam beberapa hari ini untuk mendatakan secara pasti, karena apakah ada yang berasal dari kota lain atau mereka berasal dari tempat di mana lembaga pendidikan itu ada, jadi proses pendataan itu sedang kita jalankan,” ujar Boy.

Baca Juga: Cegah Paham Khilafatul Muslimin, BNPT Gelar Patroli Siber 

2. Khilafatul Muslimin punya lembaga pendidikan dari Aceh hingga Papua Barat

BNPT Akan Membuka Konseling untuk Anak Terpapar Khilafatul MusliminPendiri Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja. Foto: Youtube Khilafatul Muslimin.

Lembaga pendidikan Khilafatul Muslimin, Ukhuwah Islamiyah memiliki jenjang pendidikan setara sekolah dasar (SD) hingga kuliah. Bahkan mereka memiliki gelar tersendiri dan mencetak ijazah sendiri.

Pendidikan yang dibuat oleh sang khalifah atau ulil amri beserta sang menteri pendidikan, yaitu pendidikan pada marhalah Khalifah Ustman bin Affan (UBA), setara sekolah dasar (SD) selama tiga tahun, dengan empat mata pelajaran.

Tingkat selanjutnya, pendidikan pada marhalah Khalifah Ummar bin Khatab (UBK), setara sekolah menengah pertama (SMP) selama dua tahun, dengan delapan mata pelajaran.

Pendidikan pada marhalah Abu Bakar Ash Sidiq (ABA), setara sekolah menengah atas (SMA) selama dua tahun, dengan 11 mata pelajaran.

Terakhir, pendidikan pada jami'ah Ali bin Abi Thalib (AAT), setara perguruan tinggi/universitas yang ada di Margodadi Lampung dan Mapin NTB. Pola pengajaran selama tiga tahun, dengan sembilan mata kuliah. Jami'ah memperoleh gelar Sarjana Kekhalifaan Islam (SKI).

Lembaga pendidikan Khilafatul Muslimin juga mencetak ijazah atau bukti lulus secara mandiri yang berlaku untuk internal.

Hingga saat ini PP Ukhuwah Islamiyah yang setara dengan satuan unit pendidikan yang didirikan, telah mencapai 25 PP Ukhuwah Islamiyah tersebar di beberapa provinsi yaitu Aceh, Solok, Bengkulu, Mesujk, Lampung, Bandar Lampung, Margodadi, Lampung Selatan, Pekayon Bekasi, Sukabumi, Parakan Lima Karawang, Wonogiri Jawa Tengah, Pacet Mojokerto, Panajam, Borneo Kalimantan Timur, Malawa Sulawesi Selatan, Sorong Papua Barat, Bima NTB, Dompu NTB, Mapin Sumbawa NTB dan Talewang NTB.

“Selain tersebut di atas, ada juga beberapa satuan unit penyelenggara pendidikan berbasis pondokan yang sebenarnya terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin namun menggunakan nama berbeda,” ujar Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, dalam jumpa persnya di Polda Metro, Kamis (16/6/2022).

3. Khilafatul Muslimin larang upacara bendera hingga memasang foto presiden

BNPT Akan Membuka Konseling untuk Anak Terpapar Khilafatul MusliminPolisi menurunkan papan bertulis Khilafatul Muslimin dari rumah warga sekaligus kantor cabang kelompok tersebut di Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/6/2022). (ANTARA FOTO/Maulana Surya)

Dalam bidang pendidikan, Abdul Qadir memberikan mandat kepada Ahmad Sobirin selaku Rois Tarbiyah Wataklim atau menteri pendidikan versi Khilafatul Muslimin untuk mengatur kurikulum, menyusun silabus dan membuat bahan ajaran, serta menunjuk guru pengajar dan murabbi (kepala sekolah).

“Murabbi atau kepala sekolah wajib memberikan laporan bulanan pelaksanaan pembelajaan kepada sang menteri pendidikan dan secara berjenjang dilaporkan kepada khalifah atau ulil amri,” ujar Hengki.

Dalam rangka kaderisasi, Abdul Qadir Baraja mendirikan lembaga pendidikan yang dimulai sejak usia dini, yang diberi nama Ukhuwah Islamiyah dengan berlandaskan pada ideologi Kekhalifahan dan tidak memberikan penanaman terhadap nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945 sebagai mata pelajaran bagi siswanya.

“Dalam pelaksanaan pendidikan, tidak diperbolahkan melaksanakan upacara bendera bahkan tidak boleh ada bendera merah putih yang berkibar, serta tidak adanya foto presiden dan wakil presiden serta lambang negara Pancasila yang terpasang di ruang kelas maupun di ruang kantor organisasi Khilafatul Muslimin. Yang diperbolehkan hanya bendera tauhid atau bendera khilafah,” ujar Hengki.

Baca Juga: Pimpinan Khilafatul Muslimin Ternyata Pernah Ceramah di Lubuk Linggau

Topik:

  • Vanny El Rahman

Berita Terkini Lainnya