BPN: Pemerintah Harus Tegas Sikapi Diskriminasi Muslim Uighur

Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan pesan kepada Jokowi

Jakarta, IDN Times - Koordinator Juru Bicara pasangan Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Pemerintah China yang diskriminatif terhadap Muslim Uighur.

Menurut Dahnil, peran Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia ini dapat menjadi "alat tekan" bagi China untuk tidak melanggar deklarasi universal hak asasi manusia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dan bagi Indonesia, pembelaan terhadap Muslim Uyghur juga adalah amanat Pembukaan UUD 1945.

"Pemerintah harus segera melakukan aksi nyata dalam menghentikan diskriminatif rasial yang terjadi di China," ujar Dahnil Anzar di Markas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (19/12).

1. Dahnil sebut sikap Indonesia tidak boleh ragu

BPN: Pemerintah Harus Tegas Sikapi Diskriminasi Muslim UighurANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Ia menegaskan, politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif harus dilakukan pemerintah terhadap nasib jutaan muslim Uighur yang teraniaya.

"Sikap Indonesia ini tidak boleh ragu dan didikte oleh siapapun. Apalagi terkait dengan kemanusiaan. Indonesia harus segera bertindak atas apa yang dilakukan pemerintah China. Karena ini mandat konstitusi," tegasnya.

Baca Juga: Siapa Uighur dan Mengapa Tiongkok Diduga Mendiskriminasi Mereka?

2. Membela Uighur atas nama kemanusiaan, bukan agama

BPN: Pemerintah Harus Tegas Sikapi Diskriminasi Muslim UighurANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter

Namun pada kesempatan itu, Dahnil menegaskan bahwa solidaritas dan dukungan Indonesia ini melebihi soal agama. Sama halnya dengan tindakan kekerasan dan diskriminatif terhadap etnis di negara lainnya, desakan ini lebih kepada nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi.

"Sama seperti saudara-saudara kita di Palestina, Rohingya, dan belahan bumi mana pun. Ini karena amanat konsitusi yang kita anut agar nilai kemanusian dan perdamaian harus dijunjung tinggi," pungkas mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.

Baca Juga: Efek Pernyataan La Nyalla Bandingkan Keislaman Jokowi dan Prabowo

3. Dahnil sebut Indonesia terlalu sibuk membangun di dalam

BPN: Pemerintah Harus Tegas Sikapi Diskriminasi Muslim UighurANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peters

Lebih lanjut, Dahnil sebut Indonesia terlalu sibuk membangun di Indonesia bukan membangun Indonesia dalam arti yang luas.

“Sekarang yang terjadi adalah membangun di Indonesia, jadi kita kehilangan kedaulatan secara ekonomi, politik.  Misalkan hari ini ada diskriminasi etnis Uighur, kita gak bisa bersikap terang dan tegas,” paparnya.

4. Dahnil sebut pemerintah memiliki beban ke China

BPN: Pemerintah Harus Tegas Sikapi Diskriminasi Muslim UighurANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Dahnil pun mempertanyakan ketegasan pemerintah yang dinilainya ciut bersikap tegas terhadap korban diskriminasi Uighur.

“Karena ada apa? Ada beban, beban apa? Beban punya utang ke China, investor China dalam jumlah besar sehingga kita kehilangan prinsip dasar dari UUD 45. Nah itu yang tidak diinginkan oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi, pada prinsipnya,” kata Dahnil.

5. Prabowo-Sandiaga mencoba komunikasi ke Jokowi

BPN: Pemerintah Harus Tegas Sikapi Diskriminasi Muslim UighurANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Prabowo-Sandiaga, kata Dahnil, sedang mencoba melakukan komunikasi kepada Presiden Jokowi untuk bersikap tegas.

"Kita sedang mencoba supaya bisa menyampaikan pesannya kepada Pak Jokowi supaya tak perlu khawatir, tetaplah berdiri atas amanat UUD 45," kata dia.

Topik:

  • Ita Lismawati F Malau
  • Yogie Fadila

Berita Terkini Lainnya