Comscore Tracker

Capim KPK Alexander Marwata: Mereka yang Kena OTT Adalah Orang Bodoh

Alex mengusulkan pemanggilan saksi tak perlu diumumkan

Jakarta, IDN Times - Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) petahana Alexander Marwata dalam uji kepatutan dam kelayakan pada Kamis (12/9) mengaku tidak ada yang rumit dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Bahkan, ia sebut orang-orang yang terjerat dalam OTT hanyalah mereka yang bodoh. 

"Hanya orang yang goblok saja yang kena OTT itu," kata Alex di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Ia berani mengatakan demikian karena mayoritas mereka yang terjerat operasi senyap KPK adalah para kepala daerah di Indonesia. Sebagian besar dari kepala daerah itu sudah rugi secara keuangan di awal menjabat. 

"Survei Mendagri mengatakan 80 persen kepala daerah mengeluarkan biaya Rp20-30 miliar. Saya pastikan penghasilan yang bersangkutan lima tahun ke depan bisa menutupi itu. Pasti akan terjebak itu. Pasti," ujar pria yang sempat jadi hakim ad-hoc itu. 

Alex mengaku pernah berbincang dengan tim penindakan KPK secara tidak formal mengenai OTT. Dalam perbincangan itu, Alex memberikan ilustrasi ke tim penindakan soal adanya laporan tentang seorang pengusaha yang akan memberikan suap ke penyelenggara negara dan langkah apa yang sebaiknya diambil.

"Mana yang lebih baik? Kita cegah pengusaha itu memberikan uang, kita awasi pelaksanaan lelangnya, kita pastikan bahwa lelang itu berjalan dengan baik dan benar, pengusaha yang katanya akan memberikan uang itu kita larang untuk ikut lelang. Atau kita tunggu pengusaha itu sampai memberikan uang ke penyelenggara negara. Ya mereka (mengatakan). 'Kalau seperti itu tidak ada OTT, Pak Alex'," kata Alexander sembari menirukan jawaban dari tim penindakan yang berbincang dengannya.

"Ya kalau penindakan tujuannya OTT seperti itu tadi," imbuhnya.

Ia pun mengatakan sejatinya bisa saja KPK mengurangi suara gaduh dari pengusutan kasus. Caranya, ia mengusulkan agar ketika komisi antirasuah ingin memeriksa saksi, tidak perlu diumumkan ke publik. 

“Kenapa? Karena kalau dipanggil KPK terkait pejabat negara mereka pasti berupaya tak lewat depan karena begitu lewat depan diekspos media, dan masyarakat yang menilai siapapun ke KPK orangnya bermasalah dan seolah telah diadili pers dan hal ini yang harus dievaluasi,” kata dia.

Ikuti terus perkembangan mengenai fit and proper test hanya di IDN Times ya. 

Baca Juga: Capim Petahana KPK Bantah Firli Bahuri Sudah Divonis Langgar Kode Etik

Topic:

  • Santi Dewi

Just For You