Comscore Tracker

Cegah COVID-19, Begini Protokol Kesehatan DPR Saat Kondisi New Normal

#NormalBaru di DPR membatasi kontak fisik di parlemen

Jakarta, IDN Times - Sekretariat Jenderal DPR RI tengah menyiapkan skema protokol kesehatan menghadapi new normal atau #NormalBaru di lingkungan parlemen DPR RI. Kendati, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah dan arahan pimpinan DPR.

“Adapun konsep yang disiapkan antara lain masalah sarana prasarana penunjang kegiatan yang tetap berorientasi pada protokol penanganan COVID-19,” kata Indra kepada IDN Times, Rabu (27/5).

1. Rapat dan sidang menerapkan physical distancing dan pembatasan kehadiran fisik

Cegah COVID-19, Begini Protokol Kesehatan DPR Saat Kondisi New NormalANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Indra mengatakan jika merujuk pada protokol kesehatan COVID-19 yang diterapkan sebelumnya, maka kehadiran fisik dalam sidang paripurna, misalnya, hanya dihadiri fisik tiga pimpinan DPR dan separuh lebih anggota hadir untuk memenuhi kuorum. Rapat paripurna juga disesuaikan dengan anjuran physical distancing.

Penyesuaian itu, kata dia, dilakukan dengan membatasi kehadiran fisik peserta rapat paripurna yang hanya menghadirkan tiga pimpinan DPR, sembilan ketua fraksi dan ketua-ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Adapun anggota-anggota lain bisa mengikuti rapat secara virtual menggunakan fasilitas telekonferensi.

“Penyiapan ruang rapat tetap berjarak, pegawai tetap menggunakan masker dan lain-lain,” ujar Indra.

Baca Juga: Menag: Aturan New Normal untuk Tempat Ibadah akan Terbit Minggu Ini

2. Akses menuju ruang rapat atau sidang hanya satu pintu

Cegah COVID-19, Begini Protokol Kesehatan DPR Saat Kondisi New NormalIDN Times/Irfan Fathurohman

Selain mengurangi kehadiran fisik peserta, kata Indra, dalam rapat dan sidang akan memberlakukan protokol darurat pencegahan COVID-19 secara ketat. Misalnya, akses masuk menuju ruang rapat atau sidang hanya satu pintu.

Peserta rapat akan dicek suhu tubuhnya, disemprot disinfektan, dan wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer sebelum masuk ruang rapat.
Selain itu, posisi duduk peserta rapat juga diatur untuk menjaga jarak.

Sementara, menurut Indra, sidang paripurna diadakan di Gedung Nusantara yang kapasitasnya lebih luas. Selain peserta rapat, juga tidak diperkenankan masuk area Gedung Nusantara.

Untuk kepentingan media, rapat atau sidang juga diatur sesuai protokol darurat wabah virus corona. Untuk media elektronik akan ada TV pool. Wartawan yang biasa meliput di DPR juga mengikuti rapat paripurna melalui livestreaming yang disediakan biro pemberitaan DPR RI.

3. Setjen DPR akan identifikasi riwayat penyakit pegawai

Cegah COVID-19, Begini Protokol Kesehatan DPR Saat Kondisi New NormalRapat Paripurna DPR RI (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Dikutip dari laman DPR.go.id, Kepala Biro Kepegawaian Setjen DPR RI Rahmad Budiaji mengatakan Satgas COVID-19 DPR RI akan mengikuti arahan Gugus Tugas, dan tetap merujuk pada ketentuan atau aturan dari KemenPAN-RB, serta kebijakan Pemprov DKI Jakarta.
 
“Ini yang saat ini tengah coba kita identifikasi kesesuaian dengan tugas dan fungsi Setjen dalam memberikan dukungan terhadap (Anggota) DPR. Seperti mana pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan secara WFH (work from home), atau mana yang fleksibel untuk dilakukan WFO (work from office),” kata dia.
 
“Selain itu juga dilihat dari sisi jabatannya, apakah pekerjaan itu bisa dilakukan dari rumah atau mandatori pelaksanaannya tetap harus dilakukan di kantor. Tidak hanya itu, Satgas COVID-19 Setjen DPR RI juga akan mempertimbangkan kondisi masing-masing pegawai, apakah memiliki riwayat penyakit tertentu yang lebih berisiko terpapar seperti diabetes militus dan sebagainya,” Rahmad menambahkan.

4. Pemerintah tengah siapkan skenario normal baru

Cegah COVID-19, Begini Protokol Kesehatan DPR Saat Kondisi New NormalDok. Biro Pers Kepresidenan

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan pemerintah akan segera memulai skenario new normal atau normal baru. Namun, penerapan penormalan baru itu tidak dilakukan secara serentak, melainkan akan dimulai dari wilayah-wilayah yang dianggap sudah aman atau penyebaran virus corona semakin turun.

"Kita mulai untuk tatanan baru ini, kita coba di beberapa provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki R0 di bawah satu, dan juga pada sektor-sektor tertentu yang kita lihat di lapangan bisa melakukan, mengikuti tatanan normal baru yang ingin kita kerjakan," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/5).

Rencananya, pemerintah akan melakukan lima tahapan dalam kebijakan kenormalan baru yakni mulai dari pembukaan sektor bisnis dan industri, pasar dan mal, sekolah dan tempat kebudayaan, restoran dan tempat ibadah, hingga beroperasinya seluruh kegiatan ekonomi secara normal.

#NormalBaru merupakan tatanan kehidupan baru, di mana masyarakat harus hidup berdampingan #HidupBersamaCorona. Tatan baru ini menjadi pilihan pemerintah agar aktivitas kehidupan tetap berjalan di tengah pandemik virus corona, dengan aturan-aturan atau protokol kesehatan agar terhindar dari virus mematikan itu.

Protokol kesehatan tersebut seperti memakai masker di tempat keramaian, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menjaga kondisi kesehatan tubuh agar tidak mudah terserang virus corona.

Baca Juga: New Normal Diklaim untuk Tekan Jumlah Pasien COVID-19 juga Korban PHK

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya