Comscore Tracker

Demokrat Usul Bubarkan Koalisi, TKN Singgung Setgab Zaman SBY

TKN tolak usulan Demokrat membubarkan koalisi

Jakarta, IDN Times - Wasekjen Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik menganjurkan Prabowo Subianto dan Joko “Jokowi” Widodo membubarkan koalisi masing-masing. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf tak setuju membubarkan koalisi karena setelah hasil pilpres ditetapkan, sudah tidak ada lagi kubu 01 dan 02.

"Setelah pengumuman KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin, tidak ada lagi pasangan 01 maupun pasangan 02. Yang ada adalah nomor 3, yaitu persatuan Indonesia. Pemilihan presiden telah usai. Rakyat kembali bersatu," kata jubir TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily lewat keterangan tertulisnya, Senin (10/6).

1. TKN singgung setgab bentukan SBY

Demokrat Usul Bubarkan Koalisi, TKN Singgung Setgab Zaman SBYANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/16

Ace menganggap, dengan tetap eksisnya Koalisi Indonesia Kerja (KIK), hal itu akan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. KIK akan mengawal terwujudnya janji kampanye Jokowi-Ma'ruf melalui DPR.

Ace mencontohkan, pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak ada pembubaran koalisi. Justru koalisi tersebut tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).

"Dulu waktu zaman SBY, koalisi pendukung Presiden SBY-Boediono juga, koalisi pendukung Presiden SBY tidak dibubarkan, bahkan terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu, plus Partai Golkar waktu itu," ujar Ace.

2. Alasan Demokrat bubarkan koalisi tak tepat

Demokrat Usul Bubarkan Koalisi, TKN Singgung Setgab Zaman SBYIDN Times/istimewa

Politikus Golkar ini tak setuju pembubaran koalisi untuk mencegah adanya kubu-kubuan di tengah masyarakat. Justru Ace menilai masyarakat sudah menerima hasil pilpres, tetapi ada elite tertentu yang belum siap menerima hasilnya dan memprovokasi masyarakat.

"Kalau alasannya agar masyarakat tidak ada kubu-kubuan di akar rumput, itu tergantung elite politiknya. Sejauh ini masyarakat sudah menganggap selesai kok dengan pilpres. Masyarakat sudah menerima siapa pun yang menang menjadi presiden terpilih dalam Pemilu 2019. Yang belum siap justru para elitenya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil pilpres dan tidak siap kalah," kata dia.

Baca Juga: Soetrisno Bachir: PAN-Demokrat Bergabung Jokowi Banyak Manfaatnya

3. Demokrat usul pembubaran partai koalisi

Demokrat Usul Bubarkan Koalisi, TKN Singgung Setgab Zaman SBYANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Anjuran untuk membubarkan koalisi itu sebelumnya disampaikan Rachland melalui akun Twitter-nya, Minggu (9/6). Rachland menilai mempertahankan koalisi seperti mengawetkan permusuhan di antara dua kubu dan memelihara potensi benturan di akar rumput.

"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland.

"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," lanjutnya.

4. Pembubabaran koalisi partai untuk menyatukan masyarakat setelah Pilpres 2019

Demokrat Usul Bubarkan Koalisi, TKN Singgung Setgab Zaman SBYANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Menurut Rachland, pembubaran koalisi adalah langkah terbaik untuk menyatukan masyarakat yang terpecah karena Pilpres 2019.

"Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai," tutur dia.

Rachland mengatakan, membubarkan koalisi bukan berarti melupakan jasa para parpol pendukung. Namun, menurut dia, proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya tak membutuhkan peran parpol koalisi.

"Siapa pun nanti yang setelah sidang MK menjadi presiden terpilih, dipersilahkan memilih sendiri para pembantunya di Kabinet. Kenangan Partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem presidensial," kata Rachland.

Baca Juga: PKS Tolak Usulan Demokrat Bubarkan Partai Koalisi

Topic:

  • Dwifantya Aquina

Just For You