Di Hadapan Gubernur se-Indonesia, Jokowi Singgung Anggaran DKI Jakarta
IDN Times / Irfan Fathurohman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo menyinggung soal pengawasan anggaran daerah di hadapan seluruh gubernur se-Indonesia. Jokowi mengatakan pengawasan anggaran tidak hanya berada di tangan pemimpin daerah.
"Yang namanya orang, pekerjaan itu banyak sekali. Saya berikan contoh di DKI. Yang namanya mata anggaran itu 57 ribu. Kalau ada yang keliru, satu dua tiga, segera cepat diingatkan," ucap Jokowi di Sentul Interrnational Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (13/11).
"Nggak mungkin kontrol segitu banyak. Nggak mungkin seorang gubernur, bupati, wali kota. Diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu," sambungnya.
1. Jokowi minta penegak hukum untuk bertindak hati-hati
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayKhusus bagi aparat penegak hukum, Jokowi memerintahkan agar bertindak dengan hati-hati bila memang ada keanehan ditemukan dalam anggaran daerah. Sebab, menurut Jokowi, tidak semua hal-hal janggal dalam pembahasan anggaran daerah adalah tindak pidana.
"Jangan ada kebijakan dikriminalisasi, dicari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada niat jahatnya, jangan dicari-cari dong," kata Jokowi.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Jokowi Pernah Lapor Kasus ke KPK Tapi Gak Diungkap
2. Jokowi imbau penegak hukum bersikap preventif
(Ilustrasi) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.Jokowi mengingatkan aparat penegak hukum untuk mendahulukan tindakan preventif dalam mengatasi dugaan pelanggaran hukum. Dia meminta jajarannya tidak mencari-cari kesalahan.
"Saya titip kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal. Preventif dulu, diingatkan dulu," jelas Jokowi.
3. Jokowi minta aparat penegak hukum tidak menunggu ada masalah
IDN Times/Teatrika Handiko PutriJokowi juga meminta aparat penegak hukum tidak menunggu ada masalah, baru kemudian ditindak. Dia meminta tidak aparat menunggu kepala daerah atau pejabat melakukan kesalahan baru kemudian ditindak.
"Jelas-jelas keliru sejak awal diingatkan dong ini keliru benerkan dong. Jangan ngerti keliru terus dikerjakan setelah rampung baru ditebas," paparnya.
Baca Juga: Jokowi: Bila Ada Pelanggaran Hukum Diingatkan Bukan Langsung Ditebas
Topik:
Berita Terkini Lainnya
