DPR Bahas 10 Nama Capim KPK di Rapat Paripurna Hari Ini

Jokowi surati DPR agar segera melakukan uji kepatutan

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku telah mengetahui surat dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo terkait 10 nama calon pimpinan (capim) KPK. Selanjutnya, DPR akan membahasnya lewat Rapat Paripurna yang akan digelar hari ini, Kamis (5/9).

“Kemungkinan besar kita bawa langsung untuk segera dibacakan di Rapat Paripurna,” kata Bamsoet di kompleks Parlemen DPR, Rabu (4/9).

Baca Juga: Tak Pikir Lama, Jokowi Serahkan 10 Nama Capim KPK ke DPR Hari Ini

1. Surat Jokowi telah dibahas di Bamus

DPR Bahas 10 Nama Capim KPK di Rapat Paripurna Hari Ini(Surat berisi 10 nama capim KPK yang diserahkan ke DPR) Istimewa

Jokowi sudah melayangkan surat kepada DPR pada Rabu (4/9) kemarin. Surat diserahkan agar DPR segera memproses uji kepatutan dan kelayakan terhadap 10 nama yang sudah diseleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) capim KPK. 

"Betul, surat tersebut sudah kami terima pada siang tadi," kata Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, ketika dikonfirmasi awak media.

Setelah surat masuk, kata Indra, langsung dibahas di badan musyawarah. Menurut Indra, jika melihat 10 nama yang tertera di surat tersebut, Presiden Jokowi sama sekali tak mengoreksi daftar nama yang disodorkan oleh Pansel. Artinya, beberapa nama yang disorot oleh publik seperti Kapolda Sumatera Selatan Irjen (Pol) Firli Bahuri tetap melaju ikut tes di Komisi III DPR.

2. Uji kepatutan dan kelayakan akan digelar September

DPR Bahas 10 Nama Capim KPK di Rapat Paripurna Hari Ini(Muhammad Nasir Djamil) Istimewa

Menurut anggota Komisi III dari Faksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, 10 capim KPK akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada pertengahan September ini. 

"Belum (tahu kapan tanggal pastinya). Mungkin dilakukan pada pertengahan September," kata Nasir ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Rabu. 

Rencananya, kata dia, yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan adalah komisi III DPR periode 2014-2019. Walaupun keputusan DPR itu dinilai oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi tidak etis. Sebab, DPR periode saat ini juga sudah melakukan uji kepatutan dan kelayakan capim KPK jilid IV yang kini masih memimpin KPK. 

"Tidak etis apabila satu periode DPR malah melakukan uji kepatutan dan kelayakan dua kali terhadap capim KPK," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, yang ditemui di daerah Salemba.

Lagipula, kata Kurnia, tidak ada urgensinya mereka melakukan uji kepatutan dan kelayakan, karena capim KPK yang terpilih justru tak akan bekerja secara langsung dengan anggota DPR periode 2014-2019.

3. Jokowi pantau kerja Pansel Capim KPK lewat Youtube

DPR Bahas 10 Nama Capim KPK di Rapat Paripurna Hari IniIDN Times/Tunggul Kumoro

Sementara, menurut salah satu anggota Pansel capim KPK, Hamdi Muluk, wajar jika Presiden Jokowi tidak mengoreksi 10 nama yang disodorkan Pansel. Hal itu bahkan sudah bisa ditebak ketika ia dan delapan anggota Pansel lainnya bertemu Jokowi di Istana Negara, Senin (2/9) lalu.

Pertemuan dua pihak itu berlangsung lebih dari satu jam. Menurut Hamdi, yang menyebabkan lama, lantaran Jokowi dan Pansel sama-sama meninjau kembali profil masing-masing capim. 

"Itu wajarlah Presiden meninjau kembali, karena Beliau tahu sejak awal pemilihan ini sudah ramai," kata Hamdi yang ditemui IDN Times di ruang kerjanya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Selasa (3/9) lalu. 

Hamdi mengaku terkejut ketika berdiskusi dengan Jokowi, lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku meluangkan waktu di tengah kesibukannya menyaksikan pernyataan masing-masing capim di Youtube. 

"Satu-satu dilihat itu. Bahkan, Beliau hafal (isi pernyataan yang disampaikan). Misalnya si A kemarin ngomong begini kan? Sedangkan si B berbicara hal ini. Saya cermati kok itu," kata Hamdi menirukan kembali pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. 

Maka, Hamdi bisa dengan tegas membantah suara-suara yang menyebut Jokowi tidak peduli terhadap proses seleksi capim KPK. Sebab, diam-diam, ia turut menyimak. Jokowi pun merasa tidak ada masalah dalam capim tersebut, termasuk rekam jejak Irjen (Pol) Firli Bahuri.

4. Koalisi kawal capim KPK bingung terhadap sikap Jokowi

DPR Bahas 10 Nama Capim KPK di Rapat Paripurna Hari IniIDN Times/Tunggul Kumoro

Sementara, keputusan Jokowi untuk tidak mengoreksi 10 capim KPK hasil seleksi Pansel membuat koalisi kawal capim KPK bingung. Apalagi sudah banyak tokoh nasional termasuk tokoh agama yang mewanti-wanti Jokowi, agar lebih selektif dan mengecek kembali rekam jejak dari 20 capim yang ada. 

"Tokoh-tokoh yang berbicara mulai dari Ketua PBNU, Buya Syafii Maarif, Romo Magnis, Romo Benny, Ibu Negara Shinta Wahid, Prof Mahfud MD, dan 26 guru besar dari berbagai universitas di Indonesia, namun rasanya masukan tersebut hanya dianggap angin lalu bagi Presiden," ujar Kurnia dari organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui keterangan tertulisnya.

Dalam pandangan mereka, bagaimana mungkin KPK bisa menjadi lembaga leading sector dalam hal pemberantasan korupsi apabila calon pimpinan yang bermasalah diberi kepercayaan untuk memimpin. 

"Bukankah ketika yang bersangkutan terpilih akan menjadi bagian dari upaya pelemahan KPK?" tanya dia lagi. 

Koalisi pun mengingatkan Nawacita Jokowi saat ia baru terpilih jadi presiden, yakni menolak negara menjadi lemah dan melakukan reformasi hukum yang bebas korupsi. Justru, dengan keliru memilih capim KPK, cita-cita itu tidak akan bisa terealisasi. 

Bagi kalian yang penasaran terhadap 10 nama capim KPK yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR, berikut daftarnya: 

1. Alexander Marwata (Komisioner aktif KPK)
2. Firli Bahuri (Polri) 
3. I Nyoman Wara (BPK)
4. Johanis Tanak (Jaksa)
5. Lili Pintauli Siregar (Advokat)
6. Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen)
7. Nawawi Pomolango (Hakim)
8. Nurul Ghufron (Dosen)
9. Roby Arya (PNS Kementerian Sekretariat Kabinet)
10. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)

Baca Juga: Walau Ada Capim KPK Bermasalah, Pansel Klaim Jokowi Tak akan Koreksi

Topik:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya