DPR Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah Dibuka

Kemendikbud tidak mengubah waktu tahun ajaran baru

Jakarta, IDN Times – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta pemerintah mempertimbangkan kembali secara matang rencana pembukaan sekolah di tahun ajaran baru mendatang. Jika perlu, menurutnya, ada simulasi penerapan protokol kesehatan sebelum sekolah dibuka untuk meminimalisasi potensi penularan COVID-19 di kalangan siswa.

“Kami meminta wacana pembukaan sekolah perlu pertimbangan matang. Mulai dari posisi sekolah di zona COVID seperti apa, protokol Kesehatannya bagaimana, hingga sosialisasi dan evaluasi pelaksanaannya di lapangan harus jelas,” ujar Syaiful lewat keterangan tertulisnya, Rabu (27/5).

1. Pembukaan sekolah di masa pandemik berpotensi jadi klaster di sekolah

DPR Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah DibukaIlustrasi (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Politikus PKB itu menjelaskan pembukaan sekolah di masa pandemik merupakan sebuah pertaruhan besar. Apalagi hingga saat ini laju penularan COVID-19 di Indonesia masih mengalami penambahan kasus di kisaran angka 400-500 dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

“Hingga kemarin kurva kasus positif COVID-19 di sejumlah daerah malah menunjukkan peningkatan tajam sehingga jika dipaksakan membuka sekolah di wilayah-wilayah tersebut maka potensi penularannya di kalangan peserta kegiatan belajar-mengajar akan sangat besar,” ujarnya.

Baca Juga: Anies: Sekolah di Jakarta Baru Dibuka Setelah Aman dari Pandemik 

2. Usia anak sekolah juga rentan terpapar COVID-19

DPR Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah DibukaIlustrasi rapid test. (IDN Times/Mia Amalia)

Syaiful mengungkapkan anak-anak usia sekolah juga rentan tertular COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Jumat (22/5) jumlah anak yang positif COVID-19 mencapai 831 anak atau 4 persen dari jumlah keseluruhan pasien positif. Sedangkan jumlah PDP anak di Indonesia dengan berbagai penyakit sebanyak 3.400 kasus.

“Data Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan jika 129 anak meninggal dunia dengan status PDP dan 14 anak meninggal dengan status positif. Fakta ini menunjukkan jika anak-anak usia sekolah juga rentan tertular sehingga jika sekolah Kembali dibuka maka harus dipersiapkan secara matang,” ujarnya.

3. Pemerintah harus mempertimbangkan zona sekolah

DPR Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah DibukaDok. Biro Pers Kepresidenan

Syaiful juga memberi catatan, sebelum pembukaan sekolah pemerintah harus mempertimbangkan beberapa hal seperti posisi sekolah di zona COVID-19. Menurutnya jika sekolah berada di zona hijau tak masalah dibuka kembali, namun jika di zona merah wacana pembukaan sekolah harus ditolak.

Kedua harus ada kejelasan protokol kesehatan, diantaranya proses skrining kesehatan bagi guru dan siswa di mana mereka yang mempunyai penyakit kormobid sebaiknya tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar, adanya test PCR bagi guru dan siswa sebelum pembukaan sekolah, pengaturan pola duduk di kelas, hingga ketersediaan hand sanitizer serta disinfektan.

“Semua protokol kesehatan tersebut harus disosialisasikan kepada para orang tua siswa serta dilakukan simulasinya sebelum proses pembukaan sekolah,” katanya.

Baca Juga: 800 Anak Terpapar COVID-19, KPAI: Sekolah Bisa Jadi Klaster Baru

4. Kemendikbud tidak mengubah tahun ajaran baru

DPR Minta Ada Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Sekolah DibukaMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Dok. Telekonferensi Kemendikbud)

Sebelumnya, Kemendikbud telah memutuskan untuk tidak mengubah kalender akademik pendidikan selama masa pandemik. Tahun ajaran baru tetap dimulai pada pertengahan Juli 2020. Sedangkan efektif belajar di sekolah menunggu keputusan Gugus Tugas dan Menteri Kesehatan.

Namun, jika pertengahan Juli kasus virus corona masih memuncak, dan PSBB masih diberlakukan pembelajaran secara virtual tetap dilakukan.

Skenario kedua juga dipersiapkan Kemendikbud, yakni membuka sekolah dilakukan secara parsial sesuai zona daerah. Artinya, jika sekolah berada di zona hijau maka aktivitas belajar-mengajar di sekolah bisa dimulai, pun sebaliknya.

Kemendikbud menyadari pembelajaran secara virtual tidak begitu efektif namun itu satu-satunya jalan agar pendidikan tetap terus berlanjut selama pandemik. Oleh karena itu, jika PSBB diperpanjang maka ada skenario khusus yang disiapkan untuk siswa baru.

Nantinya, siswa baru akan ada pertemuan awal untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran virtual. Hal itu dilakukan untuk perkenalan antara mahasiswa dan guru. Namun pertemuan tersebut dilakukan secara bergiliran sehingga menyebabkan kerumunan.

Baca Juga: Sekolah Masuk Juli Bikin Resah Wali Murid, Nadiem Makarim Dikritik

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya