Comscore Tracker

DPR: RUU Cipta Kerja Tidak Boleh Bertentangan dengan UUD

Omnibus Law: Presiden bisa ubah UU dengan PP?

Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan semua pasal di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD).

"Kalau bertentangan dengan UUD, secara hukum dia batal menurut hukum," kata Supratman di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

1. DPR akan mendukung omnibus law selama menguntungkan masyarakat

DPR: RUU Cipta Kerja Tidak Boleh Bertentangan dengan UUDIlustrasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Supratman memastikan semua fraksi di DPR akan mendukung omnibus law apabila bermanfaat untuk rakyat. Namun DPR akan menguji terlebih dahulu materi omnibus law sebelum mengambil sikap. 

"Pasti akan kita uji, apakah bersesuaian dengan UUD atau tidak. Tapi intinya, sekali lagi, niat baik pemerintah tentu pasti semua fraksi DPR akan menyambut itu nanti. Menyangkut substansi kita akan lihat, pasti akan didiskusikan," ucap dia.

2. Pembahasan omnibus law setelah reses DPR

DPR: RUU Cipta Kerja Tidak Boleh Bertentangan dengan UUDRapat Paripurna DPR RI (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Mengenai pembahasannya, Supratman menyebut tidak akan bisa dilakukan Februari ini. Sebab, DPR sudah masuk masa reses pada akhir Februari ini.

"Kalau itu (omnibus law tak bisa dibahas mulai Februari), saya sudah pastikan pasti, karena itu kan masa sidang ini, itu akan berakhir di tanggal 27 Februari. Setelah itu kita akan masuk masa reses. Kemudian reses itu akan sampai pada 22 Maret. Jadi 23 (Maret) kita baru kerja," jelasnya.

3. PP harus mengacu pada UU

DPR: RUU Cipta Kerja Tidak Boleh Bertentangan dengan UUDDPR menerima draf Omnibus Law Cipta Kerja dari pemerintah, Rabu (12/2). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sementara itu, Politikus PDIP Aria Bima mengatakan PP selalu mengacu pada Undang-Undang. Hal itu, menurutnya, bukan berarti PP bisa mengubah UU.

"PP adalah peraturan pemerintah. Dan sebagai peraturan, tentu jiwanya adalah mengacu pada undang-undang, bukan mengubahnya," kata Aria, Senin (17/2).

4. Perppu bisa diterbitkan dalam situasi genting

DPR: RUU Cipta Kerja Tidak Boleh Bertentangan dengan UUDPresiden Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 12 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Aria lalu bicara soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang menurutnya diperlukan dalam situasi dan kondisi yang objektif. Aria mengatakan perppu bisa diterbitkan dalam situasi yang genting dan tidak boleh diobral demi mengikuti selera rezim.

"Dalam proses politik di negara hukum, sering dijumpai problematik perundangan terkait dengan situasi dan kondisi yang bergerak dinamis serba cepat, karena itu dibutuhkan penyesuaian seperlunya. Untuk itu perlu adanya perppu," ujar Aria.

"Meskipun harus disadari banyak pihak bahwa perppu hanya diterbitkan jika ada kegentingan. Perppu tidak boleh diobral untuk mengikuti selera politik rezim. Penyakit gatal bikin perppu adalah ekspresi dari krisis legislatif dalam negara konstitusional," lanjutnya.

5. Dalam RUU Cipta Kerja Presiden berwenang mengubah UU dengan PP

DPR: RUU Cipta Kerja Tidak Boleh Bertentangan dengan UUDAksi RUU Omnibus Law. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Dalam RUU Cipta Kerja disebutkan kewenangan presiden mengubah UU lewat PP. Regulasi itu tertuang dalam BAB XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja, dalam Pasal 170.

Berikut ini bunyi Pasal 170:

Pasal 170

Ayat (1)
Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)
Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah," demikian bunyi pasal 170 ayat 2.

Ayat (3)
Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Baca Juga: Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI Kecewa 3 Hal Penting Ini

Topic:

  • Dwi Agustiar

Berita Terkini Lainnya