Fraksi PKS Minta BPOM Profesional dalam Memeriksa Vaksin Sinovac
Anggota DPR Fraksi PKS, Mulyanto (Website/dpr.go.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) bersikap profesional dan objektif dalam menilai hasil uji klinis fase III vaksin COVID-19 dari Sinovac.
“Jangan sampai karena tekanan pemerintah atau kejar tayang maka proses perizinan digampangkan atau keluar dari standar proses yang ada,” kata Mulyanto lewat keterangan tertulisnya kepada IDN Times, Senin (14/12/2020).
1. Vaksin Sinovac perlu diperiksa secara hati-hati dan sesuai ketentuan
Vaksin Sinovac (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Menurut Mulyanto, vaksin yang saat ini tengah dirampungkan proses pengujian di Bio Farma yang bekerja sama dengan FK Universitas Padjadjaran itu, perlu diperiksa secara hati-hati dan sesuai ketentuan sebelum diberikan izin edar.
"Pasalnya vaksin COVID-19 dari Sinovac sudah terlanjur diimpor dari China dan disimpan di gudang Bio Farma di Bandung sebanyak 1,2 juta dosis dan segera datang sebanyak 1,8 juta dosis lagi," ujar Mulyanto.
Baca Juga: Bio Farma Tegaskan Belum Buka Layanan Pre-Order Vaksin COVID-19
2. BPOM harus melakukan review terhadap semua prosedur penelitian dan uji klinis
Vaksin Sinovac (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Anggota Komisi VII DPR RI itu menegaskan, BPOM harus melakukan review terhadap semua prosedur penelitian dan uji klinis tahap III vaksin ini, termasuk tingkat validitasnya.
"Saya yakin ukuran-ukuran ilmiah itu sudah baku. Indikatornya jelas. Sehingga selama hasil uji klinis tahap III ini terbuka bagi masyarakat ilmiah maka tipu-tipu ilmiah, yang akan merugikan masyarakat, dapat dihindari,” kata Mulyanto.
Editor’s picks
3. Setiap prosedur pengujian harus dapat dipertanggungjawabkan
Vaksin Sinovac (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Selain itu menurut dia, BPOM juga perlu membuka informasi prosedur perizinan tersebut kepada masyarakat ilmiah agar dapat diawasi bersama-sama.
"Standar ilmiah ini harus menjadi batu uji empiris BPOM, sehingga setiap prosedur pengujian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian masyarakat jadi lebih yakin bahwa vaksin COVID-19 buatan Sinovac imunogenitas efektif dan aman bagi penggunanya.
4. Mulyanto berharap BPOM tidak disetir pihak tertentu
Vaksin Sinovac (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Mulyanto menjelaskan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam rekomendasinya kepada Menteri Kesehatan Terawan Putranto juga menyatakan hal yang sama, bahwa vaksin yang digunakan harus terbukti efektivitas, imunogenitas, dan keamanannya.
“Hal itu dibuktikan dengan telah melewati uji klinis fase tiga yang sudah dipublikasikan," imbuhnya.
Mulyanto menambahkan, sekarang ini menurutnya semua mata menyorot ke BPOM. Jangan sampai sebagai Badan Pengawas yang independen dan objektif, BPOM dapat disetir pihak tertentu.
"Ini tidak kita inginkan bersama. Kredibilitas BPOM akan dipertaruhkan. Kalau demikian akhirnya yang dirugikan uang Negara dan rakyat juga," kata dia.
Baca Juga: BPOM Lakukan Uji Mutu Vaksin Sinovac, MUI Audit Kehalalannya
Berita Terkini Lainnya
