Gerindra Curiga Kasus Dana Kemah yang Libatkan Dahnil Dipolitisasi
ANTARA FOTO/Reno Esnir
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mencuatnya kasus dugaan korupsi dana Perkemahan Pemuda Islam Tahun 2017 yang menyeret nama Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak menimbulkan pertanyaan bagi kubu Prabowo-Sandi. Mereka menilai kasus ini terkesan sangat politis karena berusaha diungkap saat pertaruhan politik 2019 tengah berlangsung.
Ketua Sekretaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, M Taufik mempertanyakan pemeriksaan polisi terhadap Dahnil yang juga menjabat sebagai Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandiaga. Padahal, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrowi telah mengatakan, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan kegiatan yang diikuti oleh Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda (GP) Anshor itu sesungguhnya tak ada masalah.
1. Pemeriksaan polisi terhadap Dahnil dianggap politisasi
IDN Times/Irfan Fathurohman"Polisi dipegang siapa sekarang, kalau audit itu tergantung BPK. Kan Menpora ngomong aman saja berarti selesai dong urusannya," ujar M Taufik saat ditemui di Seknas Prabawo-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).
Sebab, politisi Gerindra ini menilai pemeriksaan polisi terhadap Dahnil itu sangatlah politis.
"Saya kira sudahlah masa sih masih ada cara-cara begitu. Saya kira harus disetop," paparnya.
2. Kasus Dahnil terkesan dipaksakan
IDN Times/Irfan FathurohmanHal serupa juga diungkapkan oleh Peneliti Sabang-Marauke Institute Syahganda Nainggolan, yang menyatakan kasus Dahnil sangat politis, karena terkesan dipaksakan.
"Jujur saya harus bilang politis dong karena kalau orang itu korupsi itu harus merujuk pada BPK karena ditugaskan oleh UUD untuk mengawasi keuangan negara, kalau BPK mengatakan tidak ditemukan adanya indikasi korupsi, ya bagaimana kok bisa polisi jalan duluan," paparnya di lokasi yang sama.
Baca Juga: Kasus Kemah Pemuda yang Menyeret Dahnil, BPK: Tidak Ada dalam LHP
3. Syahganda sebut perkara Dahnil sebaiknya dihentikan sampai Pilpres berakhir
Editor’s picks
ANTARA FOTO/ Dyah Dwi ASyahganda berpandangan, ada baiknya perkara ini dihentikan dulu sejenak sampai Pilpres berakhir, demi menjaga kondusivitas Pilpres 2019.
"Dan setelah Pilpres baru dilanjutkan, kan dulu Polisi dan KPK juga kan mengatakan tak perlu memeriksa Ganjar waktu Pilkada Jateng, meriksanya setelah habis pilkada, karena rezim pemilu harus dihormati," paparnya.
4. Kepolisian semestinya merujuk pada hasil audit BPK
IDN Times/Irfan FathurohmanLebih lanjut, Syahganda mengatakan semestinya, pihak kepolisian merujuk pada hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Yang mana BPK sudah menyatakan kalau Perkemahan Pemuda Islam tahun 2017 tidak ada masalah.
"Satu-satunya dalam UUD disebut BPK itu sebagai Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kalau belum memberi tahu tidak ada potensi korupsi, bagaimana polisi duluan masuk. Kalau ga BPK, ya minimal BPKP lah," tegasnya.
5. Pemeriksaan Dahnil bahaya untuk demokrasi
IDN Times/Irfan FathurochmanUntuk itu, Syahganda menilai pemeriksaan polisi terhadap Dahnil yang itu sangatlah politis. Hal semacam itu tak baik bagi kehidupan berdemokrasi di negeri ini.
"Bahaya (untuk demokrasi) begitu. Gak boleh. Karena ini kan namanya bisa kita anggap sebagai cara-cara yang kurang fair dalam menjaga demokrasi," sesalnya.
Baca Juga: Kasus Kemah Muhammadiyah, Dahnil Anzar Diminta Tidak Bawa-bawa Jokowi
Berita Terkini Lainnya
