Hinca Pandjaitan: Demokrat Masih Setia Berkoalisi dengan BPN
IDN Times/Irfan fathurohman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersilakan Partai Demokrat (PD) pergi sebagai buntut dari usul pembubaran koalisi. Demokrat sendiri akhirnya menegaskan masih berada di Koalisi Adil dan Makmur pengusung Prabowo-Sandiaga.
"Bagaikan pertandingan sepakbola, hasil pertandingan sudah diketahui hasilnya ketika peluit ditiup wasit (KPU) tanggal 21 Mei dini hari dengan mengukuhkannya dalam sidang pleno sesuai mekanismenya, tapi kemudian sesuai prosedur hukum yang ada, KPU mempersilakan jalur hukum yang disediakan undang-undang untuk ke MK bila ada keberatan, lalu paslon 02 menggunakan dan memilih saluran hukum dan konstitusional itu ke MK," ungkap Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan lewat keterangan tertulisnya, Senin (10/6).
1. Hinca pastikan Demokrat masih berkoalisi
IDN Times/Gregorius Aryodamar PDengan gugatan Prabowo-Sandiaga atas hasil Pilpres 2019 ke MK, Hinca menilai pertandingan masih terus berlanjut. Koalisi Prabowo-Sandiaga disebut masih akan menuntaskan perjuangan dalam Pilpres 2019 di MK.
"Mari kita ikuti dan lakoni bersama sampai selesai. Itulah esensinya berkoalisi dan PD setia berada di jalur itu," sebut Hinca.
Baca Juga: Demokrat Usul Bubarkan Koalisi, TKN Singgung Setgab Zaman SBY
2. Demokrat minta semua pihak untuk tidak panas
IDN Times/Irfan fathurohmanBPN Prabowo-Sandiaga mempersilakan Demokrat jika ingin pergi lantaran pernyataan elite partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengusulkan agar koalisi dibubarkan. Hinca meminta semua pihak tidak panas.
"Santai sajalah kita berpolitik itu, dan selalu saya sampaikan dengan perumpamaan di sepakbola karena sepakbola (olahraga) dan politik mempunyai karakter yang sama: fairness, respect, justice, dan glory (kegembiraan)," tuturnya.
"Sekeras apa pun pertandingan jika waktu sudah berakhir dan peluit sudah ditiupkan tanda pertandingan berakhir, bersalaman adalah kewajiban. Merebut juara adalah ikhtiar mulia, menyentuh garis finis untuk menyelesaikan pertandingan adalah kewajiban," sambung Hinca.
Editor’s picks
3. Demokrat usul partai koalisi bubar
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanSebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat (PD), Rachland Nashidik, meminta agar Prabowo Subianto dan Joko “Jokowi” Widodo membubarkan koalisi masing-masing. Menurut Rachland, hal itu sebagai upaya untuk menyelamatkan bangsa.
Anjuran itu disampaikan Rachland melalui akun Twitter-nya, Minggu (9/6) kemarin. Rachland menilai mempertahankan koalisi seperti mengawetkan permusuhan di antara dua kubu dan memelihara potensi benturan di akar rumput.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan capres. Tak melibatkan peran partai. Saya usul, Anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland.
"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," lanjutnya.
4. Pembubabaran koalisi partai untuk menyatukan masyarakat setelah Pilpres 2019
IDN Times/istimewaMenurut Rachland, pembubaran koalisi adalah langkah terbaik untuk menyatukan masyarakat yang terpecah karena Pilpres 2019.
"Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai," tutur dia.
Rachland mengatakan, membubarkan koalisi bukan berarti melupakan jasa para parpol pendukung. Namun, menurut dia, proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya tak membutuhkan peran parpol koalisi.
"Siapa pun nanti yang setelah sidang MK menjadi presiden terpilih, dipersilakan memilih sendiri para pembantunya di kabinet. Kenangan partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem presidensial," kata Rachland.
Baca Juga: Demokrat Jadi Parpol Terbanyak yang Ajukan Gugatan Pemilu 2019 ke MK
Berita Terkini Lainnya
