Internet di Sebagian Wilayah Papua dan Papua Barat Berangsur Normal

20 wilayah lainnya masih dipantau

Jakarta, IDN Times - Pemerintah mulai membuka pemblokiran jaringan data internet di 29 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat mulai Rabu (4/9) pukul 23.00 WIT.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu dalam rilisnya, Rabu, menyebutkan pemulihan jaringan internet tersebut dilakukan secara bertahap.

"Pemulihan setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan serta mempertimbangkan kondisi beberapa kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah mulai pulih," kata Ferdinandus Setu dilansir dari Kantor Berita Antara, Kamis (5/9).

1. 10 kabupaten di Provinsi Papua masih dipantau

Internet di Sebagian Wilayah Papua dan Papua Barat Berangsur NormalIDN Times/Lia Hutasoit

Secara spesifik, pemerintah membuka blokir atas layanan data internet di 19 kabupaten di Provinsi Papua, yakni Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi.

Untuk sepuluh kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, Yahukimo, dan Nabire, akan terus dipantau situasinya dalam 1 hari atau 2 hari ke depan.

Baca Juga: Wiranto: Pasukan Keamanan di Papua Bukan untuk Menakut-nakuti

2. Internet di 10 kabupaten Papua Barat sudah normal

Internet di Sebagian Wilayah Papua dan Papua Barat Berangsur NormalIDN Times/Galih Persiana

Pembukaan blokir atas layanan data internet juga diberlakukan di 10 kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.

Sedangkan, Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kota Manokwari masih akan terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan.

"Pemulihan juga setelah mempertimbangkan sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan, dan provokasi terkait dengan isu Papua sudah mulai menurun," katanya.

Pemerintah tetap mengimbau semua elemen untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan, dan provokasi melalui media apa pun, termasuk media sosial, agar pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung.

3. Menkominfo menurunkan level pembatasan internet di Papua

Internet di Sebagian Wilayah Papua dan Papua Barat Berangsur NormalIDN Times/Candra Irawan

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan level pembatasan internet di Papua diturunkan menjadi lebih spesifik ke tingkat kabupaten dan kota yang masih belum kondusif.

"Kabupaten dan  kota yang memang suasananya kondusif, tidak ada masalah, itu bisa kita aktifkan kembali seluruh jenis layanan telekomunikasinya," kata Menkominfo Rudiantara di Jakarta setelah pertemuan membahas soal perkembangan arus informasi Papua, Selasa (3/9).

4. Sebanyak 10 ribu akun sebar hoaks

Internet di Sebagian Wilayah Papua dan Papua Barat Berangsur NormalIDN Times/Candra Irawan

Pembatasan terhadap layanan data internet, termasuk berbagai jejaring media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, Twitter maupun Instagram akan dipulihkan secara bertahap.

"Ini sedang dilakukan koordinasi (kondisi terkini) dengan teman-teman yang di lapangan yang ada di Papua, ada 29 kabupaten/kota dan di Papua Barat ada 13 kalau tidak salah," katanya.

Kemkominfo sebenarnya hanya butuh hitungan jam atau paling lama tiga jam untuk memulihkan jaringan internet, tetapi pemulihan harus dilakukan bertahap demi menekan penyebaran hoaks dan provokasi.

"Demikian juga kalau terjadi eskalasi tidak kondusif, pembatasannya juga bisa dilakukan dalam hitungan jam," kata dia.

Menkominfo menyatakan hingga 2 September 2019, Kemkominfo sudah mendeteksi setidaknya ada 555 ribu URL atau kanal yang digunakan untuk menyebarkan hoaks.

"Dari jumlah itu ada 100 ribu lebih akun orisinal mengunggah hoaks," ujarnya.

Menkominfo Rudiantara mengajak seluruh pihak agar tidak ikut-ikutan menjadi salah seorang penyebar hoaks tentang kondisi Papua.

Baca Juga: Pemerintah Harus Lakukan Pendekatan Ini Jika Papua Ingin Damai

Topik:

  • Dwi Agustiar

Berita Terkini Lainnya