Jika Jadi Presiden, Prabowo akan Lakukan Ini pada Pejabat
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Drajad Wibowo, mengungkapkan tentang pergantian kekuasaan seandainya nanti Prabowo-Sandiaga terpilih jadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019.
Menurut Drajad, pasangan nomor urut 02 itu tidak akan mengganti pejabat yang berprestasi. Namun, Drajad tak menampik jika nantinya Prabowo dengan hak prerogatifnya bisa saja mengganti jabatan tertentu.
"Contohnya untuk jabatan seperti menteri dan setingkat menteri seperti Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN. Mereka kan pembantu presiden. Pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan sepenuhnya hak prerogatif presiden. Memang untuk penetapan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, harus ada persetujuan DPR. Tapi pemberhentiannya bisa dilakukan sendiri oleh presiden,” kata Drajad kepada IDN Times, Senin (3/12).
1. Wajar presiden copot jabatan tertentu untuk memilih yang loyal
IDN Times/Irfan FathurohmanKetua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara (DISK) itu mengatakan, wajar jika nanti Prabowo mengganti jabatan tertentu, menurutnya itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Jadi untuk jabatan di atas, wajar jika presiden menghendaki orang yang sejalan dan loyal kepada presiden. Karena itu, wajar jika presiden menggantinya,” ucap Drajad.
2. Ada jabatan tertentu tak bisa diganti oleh presiden
IDN Times/AngeliaLebih lanjut, mantan calon ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang kalah dari Hatta Rajasa itu memaparkan, berbeda halnya dengan jabatan tertentu yang sudah diatur masa baktinya dalam UUD.
“Tidak bisa begitu saja diganti oleh presiden sekalipun. Contohnya adalah komisioner KPK, Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan Dewan Komisioner OJK,” paparnya.
3. Kinerja bagus belum tentu bersih korupsi
Editor’s picks
Dok. IDN Times/BPN Prabowo-SandiNamun demikian, anggota Dewan Kehormatan PAN itu menyebut, ada juga jabatan tertentu yang perlu dievaluasi kinerjanya. Bahkan menurutnya, belum tentu pejabat berprestasi bebas dari korupsi.
“Lalu ada jabatan profesional Aparat Sipil Negara. Untuk yang ini tentu akan dievaluasi berdasarkan kinerja, profesionalisme, dan integritas mereka. Bisa saja bagus, tapi ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang, ya tentu tidak layak dipertahankan,” Drajad menandaskan.
4. Prabowo-Sandiaga akan copot pejabat yang bikin rakyat susah
Dok. IDN Times/Partai GerindraDrajad menegaskan, jika nanti Prabowo-Sandiaga terpilih jadi presiden, mereka akan mencopot pejabat yang mempersulit urusan rakyat. Menurutnya, pejabat seperti itu memang seharusnya dicopot.
“Lalu mereka yang sering mempersulit urusan rakyat. Entah itu dalam perizinan, pelayanan dan sebagainya. Aparat sipil negara yang membikin rakyat susah seperti ini ya harus dicopot. Jika perlu dibuang ditugaskan ke daerah terpencil agar tahu susahnya rakyat,” katanya.
5. Aparat sipil yang berpolitik harus dicopot
Dok. IDN Times/BPN Prabowo-SandiSelain itu, aparat sipil yang bermain politik juga akan dicopot karena merusak profesionalismenya sebagai aparatur negara yang seharusnya menegakkan hukum.
“Sekarang ini di beberapa instansi ada oknum yang sewenang-wenang memakai jabatannya untuk “ngerjain” lawan politik. Oknum seperti ini merusak profesionalisme aparat sipil negara. Mereka harus out,” pungkas Drajad.
Baca Juga: Kata Kubu Jokowi dan Prabowo Jika Millennial Jadi Pejabat Publik
Berita Terkini Lainnya
