Kejagung Periksa 40 Saksi Terkait Pelanggaran HAM Berat di Paniai
Ilustrasi Kejagung (istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tim Jaksa Penyidik Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Japidsus) Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terkait saksi dalam perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat dalam Peristiwa di Paniai, Provinsi Papua Tahun 2014.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan sebanyak 40 saksi telah diperiksa sejak penyidikan hingga 4 Maret 2022.
"40 saksi yang diperiksa, yaitu 18 saksi dari unsur TNI, 16 saksi dari unsur Polri dan enam saksi dari unsur sipil," kata Ketut dikutip ANTARA, Senin (7/3/2022).
Baca Juga: Kejagung Segera Terbitkan SKP2 Nurhayati, Penuntutan Akan Dihentikan
1. Kejagung juga periksa 4 saksi ahli
Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)Ketut menjelaskan, tim jaksa penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap empat orang ahli yang terdiri dari ahli Laboratorium Forensik dan Ahli Legal Audit. Saat ini tim jaksa penyidik telah menggali pembuktian dengan menghadirkan ahli hukum HAM yang telah diperiksa tanggal 2 Maret 2022 untuk melengkapi pemberkasan hari ini tanggal 04 Maret 2022.
“Dan juga telah melakukan pemeriksaan ahli militer," ucap Ketut.
Baca Juga: Mahfud MD: Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Paniai Diproses Sesuai UU
2. Penyidikan dilakukan dalam rangka menemukan alat bukti
Konpers Komnas HAM soal kasus Paniai (IDN Times/Axel Jo Harianja)Penyidikan perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Peristiwa di Paniai Provinsi Papua Tahun 2014, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung R.I Nomor: Prin-79/A/JA/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 dan Nomor: Prin-19/A/Fh.1/03/2022 tanggal 4 Februari 2022.
Menurut Ketut, penyidikan dimaksud dalam rangka menemukan alat bukti untuk pembuktian di persidangan sebagaimana disangkakan yaitu dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa di Paniai Provinsi Papua Tahun 2014 disangka melanggar Pasal 42 ayat 1 jo. Pasal 9 huruf a, h jo. Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
3. 9 dari 13 pelanggaran HAM berat diselesaikan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc
Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD ketika memberikan keterangan pers pada Jumat (10/9/2021). (Tangkapan layar YouTube Kemenko Polhukam)Peristiwa Paniai merupakan satu dari 13 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 2000 diselesaikan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc atas usul DPR RI.
Adapun tiga kasus selain Paniai yang terjadi setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebut Mahfud masih terus dipelajari. Ketiganya adalah Peristiwa Wasior (2001), Peristiwa Wamena (2003), dan Peristiwa Jambo Keupok (2003).
Baca Juga: Dinilai Kurang Lengkap, Berkas Kasus Paniai Dikembalikan ke Komnas HAM
Berita Terkini Lainnya
