Kritik Wacana New Normal Jokowi, Demokrat: Kumpulkan Data Utuh Dulu!

2. Demokrat minta pemerintah belajar ke negara yang berhasil menekan kasus COVID-19

Petugas polisi berjaga di jalan untuk mengatur kendaraan saat pandemik COVID-19, di Roma, Italia, pada 13 April 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Alberto Lingria

Belum ditemukannya vaksin juga menjadi alasan Anggota Komisi lll DPR RI itu mengkritisi wacana ‘new normal’ Jokowi. Ia sepakat dengan wacana tersebut dengan syarat vaksin telah ditemukan.

“Saat ini vaksinnya belum bisa ditemukan, namun metodologi penanganannya berangsur-angsur untuk negara tertentu sudah bisa dikendalikan, sebaiknya Presiden belajar kunci sukses negara-negara lain,” papar Didik.

3. Demokrat mengimbau pemerintah tidak mengorbankan masyarakat untuk ‘new normal’

Penyekatan dan pemeriksaan di pintu masuk Kota Malang semakin diperketat selama masa PSBB. Dok/ Humas Pemkot Malang

Sejauh ini, beberapa negara di Benua Eropa yang dihantam COVID-19 mulai berani melonggarkan lockdown mereka. Misalnya Italia, Jerman, Spanyol, Prancis, dan negara-negara di Kawasan Skandinavia.

Untuk mencontoh negara tersebut, Didik mengusulkan jika Presiden melakukan pelonggaran PSBB dan mewacanakan ‘new normal’ harus disertai dengan pengawasan yang ketat. Terlebih, Pemerintah telah diberi leluasa menggunakan anggaran lewat Perppu 1 Tahun 2020 yang sudah menjadi Undang-Undang Penanganan COVID-19.

“Setelah pengendalian dilakukan, dan grafik penularan menurun dan hilang, bijak kalau kemudian Presiden bicara untuk memulai tatanan baru. Tatanan baru itu bukan berdampingan dengan bahaya, bukan menjudikan nyawa dengan virus COVID-19 yang sangat berbahaya,” ujarnya.

4. Jokowi bicara soal hidup berdampingan dengan COVID-19

Kondisi lalu lintas hari pertama PSBB di Jakarta, Jumat (10/4/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Sebelumnya, Presiden Jokowi Widodo mengatakan pemerintah saat ini belum memutuskan untuk melonggarkan PSBB. Tetapi pemerintah terap melakukan pemantauan melalui data dan fakta di lapangan.

Jokowi mengingatkan masalah PSBB harus diputuskan dengan hati-hati. Ia mengatakan keputusan tersebut harus melihat kondisi masyarakat saat ini.

“Kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat," ujar Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/4).

Pemerintah sendiri belum tahu kapan pandemik COVID-19 akan berakhir di Indonesia. Jokowi menyampaikan, masyarakat bisa beraktivitas kembali namun tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Ia menambahkan, masyarakat bisa hidup berdampingan dengan COVID-19.

"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meski pun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan COVID. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata Jokowi.

5. Hidup berdampingan dengan COVID-19 bukan berarti pesimistis

(Motor listrik buatan anak bangsa ditandatangani Presiden Jokowi) Instagram.com/bambang.soesatyo

Jokowi lalu menegaskan, hidup berdampingan dengan COVID-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimistis. Menurut dia, justru di situlah menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus Covid tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan,” ucap Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Minta Evaluasi Perbandingan Daerah Non-PSBB dan PSBB