Mahfud MD: Pilkada Langsung atau Tidak, Sama-sama ada Politik Uang
Menkopolhukam Mahfud MD IDN Times/Tunggul Damarjati
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan secara langsung atau lewat DPRD sama-sama berpotensi diwarnai politik uang.
Mahfud MD mengatakan potensi terjadinya politik uang pada dua sistem pemilihan itu sama saja, hanya berbeda modelnya saja.
"Sama-sama ada money politics-nya, mau eceran atau mau borongan kan begitu, kan sama-sama tidak bisa dihindari," kata dia dikutip ANTARA, Sabtu (5/9/2020).
1. Politik uang pasti ada di pilkada
Pekerja logistik Pemilu 2019 memperhatikan surat suara Pileg 2019 sebelum dilipat dan didistribusikan ke TPS (IDN Times/Prayugo Utomo)Mahfud mengatakan ketika ada perdebatan tentang pilkada seharusnya langsung atau tidak, dia sudah pernah menyampaikan, "bahkan ditulis di keputusan MK bahwa potensi politik uang di pilkada sama saja."
"Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politics-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan, bayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ini, bayar ke botoh-botoh, pada rakyat pakai amplop satu-satu," paparnya.
Baca Juga: Politik Uang Diprediksi Jadi Akar Masalah Pilkada Serentak 2020
2. 12 jenis pelanggaran pilkada
Editor’s picks
Seorang pekerja tengah merampungkan pengerjaan kotak suara Pemilu 2019 di Gudang eks Bandara Polonia, Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)Berdasarkan pengalamannya waktu menjadi Ketua MK, Mahfud menemukan berbagai jenis kecurangan dalam pilkada. Dia menyebut ada 12 jenis pelanggaran pilkada mulai dari pidana sampai administratif.
"Kecurangan-kecurangan yang luar biasa, seperti penggunaan dana pemerintah oleh petahana di masa lalu, hingga bermacam-macam kejadian kriminalitas."
3. Keputusan pilkada secara langsung sudah final
Menkopolhukam Mahfud MD memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Medan, Jumat (4/7). (IDN Times/Prayugo Utomo)Oleh karena hal itu, menurutnya, ada pemikiran soal kemaslahatan sehingga tercetus pilkada sebaiknya kembali ke DPRD. Namun setelah itu, dalam prosesnya Indonesia memilih, pilkada digelar secara langsung dan dipilih oleh rakyat bukan DPRD, dengan pertimbangan sejumlah hal-hal positif yang didapat dari sistem tersebut.
"Jadi itu sudah final secara hukum itulah pilihan kita. Itulah sejarahnya mengapa kita harus tetap melaksanakan pilkada secara langsung, karena kita tidak bisa lagi memutar jarum sejarah, perdebatan sudah selesai," ujarnya.
Baca Juga: Mahfud MD: Bulan Depan 99,99 Persen akan Terjadi Resesi Ekonomi
Berita Terkini Lainnya
