Mardani Ali: Pemindahan Ibu Kota Ibarat Proyek Reklamasi Jilid ll

2. Infrastruktur ibu kota baru tidak dikuasai negara

IDN Times/Ilyas Listianto Mujib

Karena proyek pemindahan ibu kota ini disumbang anggaran dari swasta, Mardani menilai keamanan ibu kota baru akan terancam.

“Kita tidak bisa membiarkan obyek-obyek vital politik negara kita memiliki bahaya laten ancaman keamanan dan kedaulatan karena infrastrukturnya tidak dikuasai oleh negara,” ujar Mardani.

“Kita sudah pernah membahas bahayanya proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang akhirnya dihentikan,” sambungnya.

3. Estimasi anggaran ibu kota melebihi jumlah utang luar negeri

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Lebih lanjut soal anggaran, Mardani mengatakan total estimasi biaya pemindahan ibu kota mencapai Rp466 triliun, jumlah ini menurutnya sangat besar bila dibandingkan dengan utang luar negeri Indonesia dan APBN tahunan Pemerintah.

“Saat ini Utang Luar Negeri Indonesia sudah mencapai Rp5.528 triliun (Data Bank Indonesia, April 2019), rencana Belanja Negara di RAPBN 2020 sebesar Rp2.528,8 triliun dengan defisit Rp307,2 triliun,” ujar Mardani.

“Besaran rencana Belanja Negara sebesar Rp2.528,8 triliun ini belum termasuk biaya pemindahan Ibu Kota, karena menurut pemerintah proses pemindahan ibu kota masih dalam tahap kajian dan perencanaan,” sambungnya.

4. Belanja negara tahun 2020 difokuskan pembangunan wilayah

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Sebelumnya, Presiden Jokowi memaparkan belanja negara pada tahun 2020 akan difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

“Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," kata Jokowi dalam Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8).

5. Pemindahan ibu kota sekecil mungkin menggunakan APBN

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Jokowi melanjutkan, apabila membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah. Untuk itu, kata Jokowi, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and greencity, memakai energi baru dan terbarukan, tidak ibergantung kepada energi fosil," tegas dia.

Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, kata Jokowi, akan sekecil mungkin menggunakan APBN. "Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," ucap Jokowi.

Baca Juga: 10 Tempat Wisata Keren di Kalimantan Timur, Calon Ibu Kota Baru