Menko PMK Optimistis Pengujian Spesimen COVID-19 Bisa 30 Ribu Sehari

2. Kemendikbud, Kemenkes, dan Kemenristek diminta rekrut relawan secara masif

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Percepatan pengujian spesimen, menurut dia, akan sukses dengan adanya relawan. Maka dari itu dia menekankan agar Kemendikbud, Kemenkes, dan Kemenristek bisa menggerakkan secara masif perekrutan relawan, khususnya untuk tingkat S2 di bidang kesehatan masyarakat, keperawatan, dan mikrobiologi molekuler.

"Kalau ini bisa dilakukan saya optimis," tuturnya.

3. Diharapkan Indonesia bisa lebih dulu menemukan vaksin virus corona

Pengambilan sampel Swab pedagang Pasar Badung (Dok.IDN Times/Humas Pemkot Denpasar)

Selain itu, kata Muhadjir, proses tracing atau pelacakan harus diperbanyak. Hal tersebut perlu dilakukan agar bisa lebih terdeteksi kasus-kasus dan penyebarannya.

Muhadjir juga meminta agar tim peneliti vaksin COVID-19 yang dibidangi oleh Kemenristek/BRIN terus dimotivasi dan didukung proses kerjanya, agar bisa menghasilkan vaksin secara cepat demi kemandirian bangsa.

"Kalau kita bisa memotivasi mereka, mereka bisa bekerja dengan semangat dan syukur-syukur kalau kita bisa lebih duluan menemukan vaksin. Kalau kita gagal mempercepat penemuan vaksin, pasar itu akan dijarah produsen luar negeri. Dan ini sangat bagus kalau kita hindari ruang itu," jelasnya.

4. Menteri Perdagangan diminta buat regulasi terkait harga alat tes swab untuk uji spesimen

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto saat menyerahkan bantuan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (20/5).

Untuk menyukseskan percepatan pengujian spesimen, Menko Muhadjir meminta harga alat tes swab untuk uji spesimen harus diseragamkan dan murah. Dia meminta kepada Kementerian Perdagangan agar bisa membuat regulasi terkait hal itu.

"Jadi tidak boleh ada persaingan terbuka. Karena ini kita perang lawan covid dan jangan ada orang yang mengambil untung terlalu banyak," imbuhnya.

5. Perlu edukasi masyarakat bahwa normal baru bukan berarti seenaknya

Grafik Kematian Pasien COVID-19 selama 3 Periode PSBB Jakarta (IDN Times/Arief Rahmat)

Terkait tatanan kenormalan baru atau new normal, menurut Muhadjir, gugus tugas dan kementerian/lembaga terkait perlu memberikan edukasi kepada masyarakat secara masif bahwa normal baru bukan berarti seenaknya saja.

Diberlakukannya kenormalan baru, menurut dia, bukan berarti kedaruratan nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dicabut begitu saja. Menurut dia, akan dilakukan penyempurnaan aturan agar masyarakat bisa lebih memahaminya.

"Padahal ketika mereka diberikan pengurangan pembatasan itu artinya PSBB masih berlaku, yaitu PSBB minimal yang seperti tercantum dalam UU Kedaruratan Kesehatan Pasal 49. Sehingga harus dipahami betul mengenai protokol kesehatan dasarnya," ujar Muhadjir.

Baca Juga: Menko PMK: Pemerintah Ingin Kurangi PSBB untuk Pulihkan Produktivitas