Menko Polhukam Imbau Aparat di Papua Tidak Terpancing Provokasi

Pengamanan harus dimaksimalkan meski dalam situasi pandemik

Jakarta, IDN Times - Menko Polhukam Mahfud MD dalam kunjungan kerjanya ke Timika, Papua, Rabu (22/7/2020), mengadakan pertemuan dan berdialog dengan Satuan Tugas (Satgas) TNI, Polri, dan BIN di Papua.

Mahfud mengimbau seluruh anggota TNI dan Polri termasuk BIN, untuk mengedepankan pendekatan hukum, dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak agar TNI dan Polri melakukan tindakan yang berlebihan.

“Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain” ujar Mahfud lewat keterangan tertulisnya.

Baca Juga: Mahfud MD Diminta Dalami Peran Jenderal yang 'Backing' Djoko Tjandra

1. Tugas keamanan tetap dilakukan secara maksimal meski dalam situasi pandemik

Menko Polhukam Imbau Aparat di Papua Tidak Terpancing ProvokasiMenko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyampikan keterangan kepada wartawan terkait ekstradisi buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020) (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Selain memastikan keamanan, Mahfud MD menjelaskan, tugas pemerintah termasuk TNI dan Polri saat ini lebih berat karena harus fokus menangani pandemik COVID-19, termasuk di Papua. Meski begitu, tugas untuk mengamankan wilayah dan NKRI harus tetap dilakukan dengan baik.

“Jangan sampai karena kita fokus menangani COVID-19, lalu tugas lain terabaikan, misalnya masalah ekonomi, dan khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan, sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita” kata Mahfud.

2. Tiga tantangan yang dihadapi Indonesia

Menko Polhukam Imbau Aparat di Papua Tidak Terpancing ProvokasiMenko Polhukam Mahfud MD (kiri) saat berada di Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (5/7/2020). IDN Times/Dok. Istimewa

Menko Polhukam yang dalam kunjungan kerjanya ditemani Mendagri Tito Karnavian, serta didampingi Kasum TNI Letjen Joni Supriyanto dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono itu mengingatkan, masih banyak ancaman yang mengintai dari segala arah ke Indonesia.

“Terkait hal ini, ada tiga tantangan yang kita hadapi. Di wilayah barat ada persoalan intervensi asing di laut Natuna Utara. Di belahan timur seperti di Papua sini, ada persoalan gangguan keamanan berupa kriminal bersenjata” ujar Mahfud.

Selebihnya lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, di wilayah tengah yang tersebar di berbagai daerah yaitu ancaman terhadap keutuhan ideologi, yang antara lain berbentuk gerakan-gerakan radikal.

3. Pembangunan Papua tak luput dari perhatian meski beberapa program dialihkan ke 2021

Menko Polhukam Imbau Aparat di Papua Tidak Terpancing ProvokasiANTARA FOTO/Marius Frisson Yewun

Terkait pembangunan di Papua, Menko Polhukam mengatakan bahwa saat ini tengah disiapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang lebih komprehensif. Dalam Inpres ini, kendali akan berada di tangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pembangunan Papua lebih terpadu dan komprefensif dalam satu komando, serta menekankan pendekatan kesejahteraan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo menyebut ada sejumlah proyek strategis jalan Trans Papua yang seharusnya dilanjutkan tahun ini, namun ditunda pelaksanaannya hingga 2021 lantaran dampak pandemik COVID-19.

"Ada beberapa pekerjaan termasuk di Papua yang bukan dibatalkan tapi ditunda pelaksanaannya sampai tahun 2021," kata Wetipo dikutip dari ANTARA, Rabu (22/7/2020).

Mantan Bupati Jayawijaya dua periode itu menyebut, pada tahun anggaran 2020 Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp120 triliun. Setelah adanya pandemik COVID-19, anggaran Kementerian PUPR yang dilakukan 'recofusing' untuk dialihkan ke program penanganan COVID-19 sebesar Rp46 triliun.

Sisa anggaran Kementerian PUPR sebesar kurang lebih Rp70 triliun akan digunakan untuk penanganan infrastruktur, termasuk penanganan masalah bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini.

Baca Juga: Kebobolan Kasus COVID-19, Seluruh Papua Jadi Zona Merah dan Kuning!

Topik:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya