Menko Polhukam Mahfud MD: 92 Persen Masyarakat Papua Pro NKRI
Pernyataan Pemerintah terkait Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan (Youtube.com/Kemenko Polhukam RI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, berdasarkan hasil survei Badan Intelijen Negara (BIN), 92 persen masyarakat Papua pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
82 persen warga Papua juga mendukung rancangan Undang-Undang Otsus. Sementara itu, 10 persen menyatakan terserah.
“Itu berarti setuju dan delapan persen menolak. Yang delapan persen ini terbagi tiga; ada yang kelompok politik, kelompok klandestin, dan ada KKB. Nah, yang kita hadapi sekarang ini adalah KKB karena mengganggu masyarakat Papua yang 92 persen itu," kata Mahfud lewat keterangan tertulisnya, Selasa (25/5/2021).
1. Mahfud membuka dialog dengan tokoh agama Papua untuk jadi mediator
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terus melalukan dialog dengan tokoh-tokoh Papua. (dok. Humas Menko Polhukam)Untuk menghadapi KKB, Mahfud terus membuka dialog dengan tokoh Papua dan tokoh agama untuk menjadi mediator perdamaian di Tanah Cendrawasih itu.
Dalam pekan ini misalnya, Mahfud dan para pejabat utama di Kemenko Polhukam mengadakan dialog dengan dua kelompok tokoh yang cukup berpengaruh di Papua. Mahfud juga berdialog dengan para anggota DPD RI yang membidangi urusan Papua.
Senin kemarin, Menteri Pertahanan di era Gus Dur ini mengundang beberapa Keuskupan di Papua untuk berdialog di kantor Kemenko Polhukam. Dalam dialog itu hadir antara lain Mgr. Innocentius Rettobjaan (Wakil Uskup Agats), Mgr. Petrus Canisius Mandagi (Uskup Merauke), Michael Manufandu (Tokoh Papua) dan Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
“Kita ajak dialog dan bertukar pikiran dengan siapa saja termasuk dengan beberapa tokoh yang bisa membuka ruang perdamaian dan keamanan bagi masyarakat Papua,” ujar Mahfud.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut 10 Kasus Korupsi di Papua, KPK: Proses Sedang Berjalan
2. Gereja Kemah injil menawarkan jadi mediator
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terus melalukan dialog dengan tokoh-tokoh Papua. (dok. Humas Menko Polhukam)Editor’s picks
Selain dihadiri tokoh-tokoh asal Papua, dialog itu juga dihadiri perwakilan dari PBNU yakni KH. Marsudi Syuhud, dan wakil dari MUI, KH. Cholil Nafis.
Selasa (25/5/2021) pagi, giliran Mahfud berdialog dengan Komite I DPR RI yang khusus membidangi soal Papua. Dialog antara lain melibatkan legislator asal Papua.
Selasa sore, Menko Polhukam juga menerima para pendeta yang merupakan pimpinan Persekutuan Gerja-gereja Lembaga Injili Indonesia (PGLII). Hadir antara lain Ketua Umum PGLII, Pendeta Ronny Mandang, Ketua Majelis Pertimbangan Pendeta Nus Reimas, dan empat pengurus lainnya.
Menurut Pendeta Ronny Mandang, Gereja Kemah injil adalah terbesar di Papua, dan tersebar terutama di wilayah pedalaman dan pegunungan. Oleh karena itu, PGLII menawarkan kepada pemerintah untuk menjadi mediator dalam rangka berdialog dengan kelompok-kelompok di Papua.
“Kami tanggal 6 April lalu melakukan dialog dengan para pimpinan gereja-gereja disana, mereka berharap agar pemerintah membuka dialog, dan berharap kekerasan-kekerasan di Papua segera bisa berakhir,” ujar Pendeta Ronny.
3. Mahfud berharap gereja dan tokoh agama bisa memediasi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terus melalukan dialog dengan tokoh-tokoh Papua. (dok. Humas Menko Polhukam)Ketua Majelis Pembina, Pendeta Nus Reimas juga menjelaskan pentingnya pendekatan kultural bagi orang Papua yang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda.
Menanggapi hal ini, Menko Polhukam menyambut baik dan berterima kasih bila ada yang bisa menjadi mediator. Selama ini, pemerintah memang mengundang pihak-pihak yang bisa menjadi mediator.
“Semoga bapak-bapak semua bisa menjadi mediator yang bisa diterima semua pihak disana, karena kelompok disana berbeda-beda juga. Setelah berdialog, selalu ada yang merasa tidak terwakili dan menyatakan tidak puas. Bila ada yang bisa menjadi mediator dan diterima berbagai pihak di Papua, akan kami libatkan dan fasilitasi,” ujar Mahfud.
Mahfud juga menggunakan kesempatan dialog ini untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dalam menangani Papua. Pendekatan yang digunakan adalah kesejahteraan dengan tetap membangun dialog, disertai penegakan hukum bagi kelompok-kelompok separatis.
Baca Juga: Satgas Nemangkawi Pukul Mundur KKB, TNI-Polri Kuasai Puncak Papua
Berita Terkini Lainnya
