Minta Pilkada Ditunda, PKS: Berkacalah Pada Selandia Baru

PKS ajak ormas tolak tahapan Pilkada 2020

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah tidak memaksakan melaksanakan Pilkada 2020 mengingat kasus COVID-19 terus meningkat.

Mufida menilai sangat berisiko tinggi tetap melaksanakan Pilkada pada saat pandemik belum mereda karena dalam kegiatannya akan banyak kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

“Apalagi dalam aturan pelaksanaannya masih membolehkan kampanye dalam bentuk konser musik yang pastinya akan menimbulkan kerumunan dan sangat sulit menerapkan protokol kesehatan. Pada saat pendaftaran calon saja sudah banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Beberapa calon pasangan kepala daerah yang akan maju juga terkonfirmasi positif,” kata Mufida dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).

1. PKS ajak ormas-ormas mengeluarkan pernyataan penundaan Pilkada

Minta Pilkada Ditunda, PKS: Berkacalah Pada Selandia BaruIlustrasi pekerja logistik Pemilu 2019 memperhatikan surat suara Pileg 2019 sebelum dilipat dan didistribusikan ke TPS. IDN Times/Prayugo Utomo

Mufida juga mendukung penuh penyataan yang disampaikan PBNU yang meminta kepada pemerintah untuk menunda Pilkada serentak karena darurat pandemik. Dirinya berharap ormas-ormas besar lain maupun organisasi profesi dan civil society juga mengeluarkan pernyataan yang sama untuk menolak pelaksanaan Pilkada serentak.

Dia juga akan mengajak koleganya di parlemen dan parpol untuk meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Baca Juga: Pilkada 2020, Simalakama Darurat COVID-19 dan Nafsu Politik

2. Mufida meminta pemerintah berkaca pada Selandia Baru

Minta Pilkada Ditunda, PKS: Berkacalah Pada Selandia BaruIlustrasi (IDN Times/Mardya Shakti)

Mufida yang berasal dari Dapil DKI II menyatakan harusnya pemerintah berkaca dari pemerintah Selandia Baru. Meskipun angka kasus baru di Selandia Baru sangat kecil bahkan pernah selama beberapa lama tidak ada kasus baru, Perdana Menteri Selandia Baru memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilu ketika terjadi peningkatan kasus baru meskipun jumlahnya masih jauh lebih rendah dibanding Indonesia.

"Sementara di Indonesia kasus baru terus meningkat. Beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada juga masuk dalam zona merah dengan penularan tinggi dan tingkat kematian juga tinggi seperti di Depok, Tangerang Selatan dan beberapa daerah lain di Pulau Jawa," ujar Mufida.

3. Beban tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan akan semakin berat

Minta Pilkada Ditunda, PKS: Berkacalah Pada Selandia BaruIlustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Mufida menegaskan, memaksakan pelaksanaan pilkada serentak sangat berpotensi meningkatkan penularan dan membuat berbagai upaya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 yang saat ini dilakukan akan berantakan lagi.

"Beban tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan akan semakin berat di tengah semakin banyak dokter dan tenaga kesehatan lain yang berguguran," kata dia.

Mufida minta para elite politik di pemerintahan mengesampingkan kepentingan politik dengan memaksakan pelaksanaan pilkada di tengah tragedi kemanusiaan dan kesehatan yang sedang terjadi.

Baca Juga: Ramai Desakan Penundaan Pilkada 2020, Mendagri Siapkan Dua Opsi Perppu

Topik:

  • Dwi Agustiar

Berita Terkini Lainnya