MKD DPR RI: Wacana Hotel Isoman Bukan buat Anggota, Tapi untuk Staf
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman membantah wacana penyediaan fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel untuk anggota dewan yang terpapar COVID-19.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra itu mengatakan, wacana tersebut diberikan kepada staf pendukung, tenaga ahli, staf ahli anggota, Pamdal dan PNS di lingkungan DPR RI.
“Yang saya tahu itu masih wacana dan sebetulnya bukan anggota, tapi staf pendukung di DPR,” kata Habiburokhman dalam diskusi ‘Hotel Mewah Isoman Sang Dewan’ di YouTube Medcom.id, Minggu (1/8/2021).
1. Habiburokhman pertanyakan wacana fasilitas hotel buat isoman
Habuburokhman pun mengaku kaget dengan kabar dan berita yang beredar di media sosial tentang fasilitas hotel mewah untuk isoman anggota DPR positif COVID-19. Ia membantah, meski kabar tersebut telah dibenarkan Sekjen DPR RI.
“Justru saya kemarin waktu rame ini di WA, justru anggota DPR, kalau di fraksi saya loh kita mempertanyakan buat apa,” ujar dia.
Baca Juga: Ramai-ramai Anggota DPR Tolak Fasilitas Isoman Hotel Usai Tuai Protes
2. Anggaran fasilitas isoman staf dari keuangan DPR RI
Editor’s picks
Namun demikian, ia menjelaskan wacana hotel sebagai tempat isoman untuk staf DPR RI memang sedang dibahas. Fasilitas tersebut diberikan karena asuransi para staf DPR tak meng-cover COVID-19.
“Jadi enggak pengeluaran dari APBN, tapi dari asuransi yang memang sudah ada dan diambil dari dipotong hak keuangan kami selama ini,” ujar Habiburokhman.
"Sekarang ini aja kita baru mengexercise selesai refocusing sekitar 30 persen anggaran kita. Anggaran kita potong untuk ini," sambungnya.
3. Voxpol sebut DPR RI sedang cek ombak respons publik
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi, mengatakan jika memang informasi penyediaan fasilitas isoman di hotel bagi anggota dewan tidak benar, seharusnya DPR RI menegaskan hal tersebut.
DPR RI menurutnya harus mensosialisasikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jika DPR RI diam terkait hal ini, menurutnya seperti sedang cek ombak respons publik.
“Kalau ini hanya wacana sama saja dengan testing the water, sama saja ini istilahnya cek ombak melihat respons opini publik. Kalau misalnya tekanan publik tinggi, maka DPR bilang gak jadi batal, tapi kalau tekanan publiknya santai santai saja, maka kebijakan ini tetap jalan,” ujarnya menanggapi Habiburokhman di kesempatan yang sama.
Baca Juga: Pengamat: Fasilitas Isoman Gratis di Hotel Bagi Anggota DPR Bias Kelas