MPR: Alat Rapid Test Anggota DPR Sebenarnya Ada 40.000 Bukan 20.000
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR Asrul Sani mendukung rencana Sekjen DPR RI untuk menggelar rapid test bagi 575 anggota DPR RI beserta keluarga pada pekan ini. Menurutnya, anggota DPR tidak menempatkan dirinya sebagai warga negara yang istimewa.
“Hanya komunikasi media Sekjen DPR gak pas sehingga terjadi kecaman publik,” kata Asrul saat dihubungi, Selasa (23/3).
1. DPR beli 40.000 alat rapid test
(Ilustrasi) Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukkan hasil tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 kepada orang dalam pengawasan (ODP) di Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/3/2020). Tes tersebut diperuntukan bagi peserta Seminar Anti Riba yang berlangsung di Babakan Madang Kabupaten Bogor pada 25-28 Februari 2020, dimana dua orang peserta seminar tersebut meninggal dunia di Solo Jawa Tengah akibat COVID-19. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)Sekjen Partai PPP itu menegaskan jika sebenarnya DPR memesan alat rapid test sebanyak 40.000 langsung dari Tiongkok. Rencananya, sebagian alat tersebut akan dihibahkan ke rumah sakit.
“DPR membeli dari iuran sebagian anggotanya, 40 ribu rapid test kit dari Tiongkok. Yang 25-30 ribuan alat test-nya akan disumbangkan kepada berbagai pihak seperti rumah sakit dan Pemda,” ujar Asrul.
Baca Juga: DPR Dukung Realokasi Anggaran untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19
2. Rapid test diprioritaskan untuk anggota DPR yang sakit
Editor’s picks
IDN Times / Irfan FathurohmanAsrul mengatakan, sumber dana untuk membeli alat rapid test bukan dari APBN atau anggaran DPR, ia menegaskan jika semua itu murni iuran antar-anggota dan pimpinan. Selain itu, nantinya yang menerima fasilitas tes ini diprioritaskan bagi anggota DPR yang kurang sehat dan ada gejala COVID-19.
“Dan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaaan rapid test untuk warga masyarakat oleh pemerintah,” ujar dia.
3. PPP imbau Kesekjenan DPR mengoreksi informasi terkait rapid test
Peralatan rapid test corona yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Timur. (IDN Times/Fitria Madia)Oleh karena itu, Asrul mengimbau Sekjen DPR untuk memperbaiki komunikasinya ke media agar tidak menimbulkan kecaman publik. Ia memastikan, bukan hanya anggota DPR yang akan mendapat fasilitas rapid test, tapi juga pedagang hingga wartawan DPR.
“PPP ingin Kesekjenan DPR perlu lakukan koreksi dulu. PPP hanya ingin menekankan bahwa anggota DPR dan semua yang ada di DPR termasuk rekan media, pedagang di DPR diberi kesempatan yang sama untuk tes. PPP tidak mau ambil popularitas dengan gagah menolak tapi nanti kalau diadakan terus ada anggotanya yang minta tes paling duluan,” ucap Asrul.
Baca Juga: PKS Sebut Tim Medis Lebih Membutuhkan Rapid Test Dibanding Anggota DPR
Topik:
Berita Terkini Lainnya
